KanalNasional.com | JAKARTA — Aroma skandal besar kembali tercium dari proyek-proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah menelusuri dugaan adanya perintah langsung dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kepada anak buahnya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek senilai ratusan miliar rupiah.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat dicecar wartawan terkait keterlibatan Bobby dalam pusaran suap proyek jalan. “Kami sedang menyusuri alur perintahnya, aliran uangnya, dan siapa yang memberi instruksi awal,” ungkap Asep di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (24/7/2025).
Bukan sekadar transaksi gelap, KPK menduga ada rangkaian perintah sistematis sebelum uang suap mengalir. “Pastinya dimulai dari perintah, kemudian eksekusi, baru pembagian uang. Pola inilah yang saat ini sedang kami bongkar,” tegas Asep.
Yang menjadi perhatian, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut sekaligus orang dekat Bobby Nasution, diduga kuat bukan pemain tunggal. KPK meyakini ada figur-figur lain di balik layar yang selama ini belum terungkap.
“TOP ini pasti tidak bergerak sendiri. Kami masih menelusuri dia berkoordinasi dengan siapa, mendapat perintah dari siapa. Meski saat ini yang bersangkutan bungkam, kami punya cara lain untuk membongkarnya,” tambah Asep, merujuk pada bukti elektronik yang kini tengah dibedah di laboratorium forensik KPK.
OTT KPK yang digelar pada 26 Juni 2025 lalu membekuk tujuh orang, lima di antaranya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Total nilai proyek yang menjadi bancakan suap ini mencapai Rp231,8 miliar, dengan rincian proyek-proyek di Dinas PUPR dan Satker PJN Wilayah I Sumut, termasuk proyek besar senilai Rp96 miliar.
Namun yang lebih mengejutkan, saat penggeledahan di rumah pribadi Topan pada 2 Juli 2025, KPK menemukan uang tunai Rp2,8 miliar serta dua pucuk senjata api. Temuan ini membuka babak baru dalam kasus yang diduga melibatkan lingkaran dekat kepala daerah tersebut.
Mampukah KPK menguak benang merah yang mengarah ke pucuk pimpinan Sumatera Utara? Atau kasus ini akan kembali membentur tembok kekuasaan? Publik menanti babak selanjutnya. (Red)
