Anggaran Menu Stunting Kota Depok 4,9 M, Isi Menu Tahu dan Nugget

Minggu, 19 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KanalNasional.com | Pemerintah Kota Depok menuai sorotan. Dengan anggaran Rp 4,9 miliar, menu makanan stunting atau Pemberian Makan Tambahan (PMT) dinilai makanan yang disajikan tidak mengandung cukup gizi.

Kasus ini berawal dari sebuah unggahan di media sosial pada Kamis (16/11). Unggahan itu memperlihatkan menu PMT yang hanya berisi tahu dan nugget di d dalam stoples. Stoples itu pun ditempeli stiker wajah Wali Kota Depok M Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bertuliskan ‘Bocah Depok Kudu Sehat Prestasi Hebat, Stunting Minggat’.

Pemkot Depok lalu buka suara. Melalui Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Depok Mary Liziawati mengatakan menu makanan di PMT tersebut telah mengacu kepada petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Kesehatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi kita mengikuti juknis tersebut (Kemenkes) bahwa PMT yang diberikan kepada balita ini adalah PMT lokal berarti dengan bahan dasar lokal yang diolah oleh UMKM. Kita mengikuti juknis tersebut dengan pemberian selama 28 hari dengan 6 hari kudapan dan 1 hari makanan bekal,” kata Mary kepada wartawan di Balai Kota Depok, Kamis (16/11).

Mary juga menjelaskan asal usul anggaran Rp 4,9 miliar terkait kebijakan bantuan makanan stunting di Depok yang hanya berisi tahu dan nugget. Dia mengatakan uang itu berasal dari dana insentif daerah.

“Jadi kita anggarannya, dari anggaran dana insentif daerah (DID). Pemkot Depok mendapat penghargaan insentif fiskal kinerja penggunaan stunting dari pemerintah pusat yang diterima sekitar akhir Oktober sehingga anggaran ini masih anggaran perubahan. Jadi anggarannya APBN ya,” jelas Mary.

Lanjut ia menjelaskan, dari DID, pihaknya menerima Rp 6,6 miliar dari pemerintah pusat. Dari Rp 6,6 miliar, sebanyak Rp 4,9 miliar digunakan untuk PMT lokal.

“Nah jadi ini yang mungkin disampaikan dengan waktu yang sangat pendek sehingga tanggal 10 November kemarin kita sudah mulai program ini dengan persiapan yang pendek. Mungkin sosialisasi belum sampai ke masyarakat bahwa PMT lokal ini bentuknya 6 hari kudapan 1 hari makanan lengkap dan nanti berulang sampai 28 hari,” jelasnya.

Mary menjelaskan PMT yang diberikan kepada balita itu pun sudah memenuhi standar gizi. Hanya, hal itu belum tersosialisasi ke masyarakat hingga ramai diperbincangkan.

“Persepsinya selama ini yang sering dilakukan PMT Kota Depok adalah PMT yang diberikan dengan non-anggaran pemerintah ya, baik pihak swasta, CSR perusahaan, kemudian dari PKK dengan anggaran sponsor, anggaran CSR gitu. Jadi selalu diberikan menu lengkap. Belum pernah memang PMT lokal dalam bentuk kudapan,” ungkapnya.

Sebab itu, kata Mary, anak tidak mau menerima makanan sehat. Hal itulah yang membuat pihaknya mengedukasi ibu balita untuk dapat membuat makanan yang sehat dan mencegah stunting.

“Akhirnya makanan sehatnya nggak mau ini yang kita edukasi ke ibu-ibu balita atau bikin makanan yang sehat, yang mengandung sumber protein hewani yang bisa mencegah terjadinya stunting,” imbuhnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Rehab Rp184,5 Juta Tanpa Plang: SDN 02 Jombang Transparansinya Ke Mana?
RPA Ilegal di Pabuaran Mengalirkan Limbah, DLH: Kecamatan Punya Kuasa Tutup
BPK Ungkap Dugaan Mark Up Rp472 Juta di Pengadaan Dump Pick Up DLH Tangsel, Harga Melonjak Jauh dari E-Katalog
9,45 Miliar untuk Apa? Renovasi Plaza Puspem Tangsel 2022 Dinilai Tak Masuk Akal
Pembangunan Gedung SMPN 14 Tangerang Selatan Rp20 Miliar Tuai Sorotan, Papan Proyek Tak Terpasang
Program MBG Hadir di Desa Sukamahi Bekasi, DPR RI Dorong Penguatan Gizi untuk Generasi Unggul
Pemilik RPA Pabuaran Bantah Bau Menyengat, Sebut Izin Usaha Lengkap
Pengukuhan Sekda Tangsel Tuai Sorotan, Dinilai Rawan Langgar UU ASN dan Aturan Turunan

Berita Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 18:56 WIB

Rehab Rp184,5 Juta Tanpa Plang: SDN 02 Jombang Transparansinya Ke Mana?

Selasa, 9 Juni 2026 - 08:15 WIB

RPA Ilegal di Pabuaran Mengalirkan Limbah, DLH: Kecamatan Punya Kuasa Tutup

Rabu, 3 Juni 2026 - 09:29 WIB

BPK Ungkap Dugaan Mark Up Rp472 Juta di Pengadaan Dump Pick Up DLH Tangsel, Harga Melonjak Jauh dari E-Katalog

Kamis, 28 Mei 2026 - 19:14 WIB

9,45 Miliar untuk Apa? Renovasi Plaza Puspem Tangsel 2022 Dinilai Tak Masuk Akal

Senin, 25 Mei 2026 - 16:52 WIB

Pembangunan Gedung SMPN 14 Tangerang Selatan Rp20 Miliar Tuai Sorotan, Papan Proyek Tak Terpasang

Berita Terbaru