Jakarta, 3 Oktober 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi memulai kelanjutan pembangunan infrastruktur konektivitas di kawasan Jabodetabek. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres untuk proyek strategis Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung.
Penandatanganan yang
berlangsung pada Jumat (3/10/2025) ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu
Kementerian PU, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infra Selaras
(BSIS), dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII). Proyek ini menjadi
penegasan komitmen pemerintah untuk memperkuat jaringan antarkawasan sekaligus
membuka keran investasi dan pertumbuhan ekonomi baru, yang selaras dengan
program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PU, Dody
Hanggodo, mengatakan bahwa pembangunan setiap ruas jalan tol memiliki arti yang
sangat strategis, tidak hanya sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai
penguat fondasi ekonomi bangsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita berharap ruas Bogor–Serpong via Parung semakin memperkuat
arus masuk Foreign Direct Investment (FDI). Kehadiran FDI bukan hanya menambah
modal, melainkan juga membawa teknologi baru, tata kelola modern, dan
meneguhkan kepercayaan global terhadap masa depan Indonesia,” kata Menteri
Dody.
Jalan Tol Bogor–Serpong
via Parung merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road
(JORR) III. Nantinya, tol ini akan tersambung dengan sejumlah ruas penting
lainnya, seperti Jalan Tol Serpong–Balaraja (Sebaraja), Bogor Outer Ring Road (BORR),
Depok–Antasari (Desari), serta ruas Sentul Selatan–Karawang Barat. Kehadiran
konektivitas terpadu ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga,
mengurangi kepadatan di jalan arteri, mempersingkat waktu tempuh, serta
menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di sekitarnya.
Satu hal yang patut
disyukuri dari proyek ini, menurut Menteri Dody, adalah model pembiayaannya.
“Yang patut kita syukuri, seluruh biaya pembangunannya ditanggung oleh badan
usaha, tanpa membebani APBN. Hal ini menandakan bahwa keyakinan investor terhadap arah
kebijakan pemerintah semakin menguat,” ujar Menteri Dody.
Lebih dari sekadar jalur transportasi, proyek jalan tol ini juga
dirancang untuk menjadi dinamo pertumbuhan wilayah. Pelaksanaannya akan membuka
ruang padat karya yang memberdayakan masyarakat sekitar serta menciptakan
lapangan kerja baru. Dampak positifnya diharapkan dapat berkontribusi pada
penurunan tingkat kemiskinan di daerah-daerah yang dilalui.
Secara teknis, Tol Bogor–Serpong via Parung akan membentang
sepanjang 32,03 kilometer, dengan rincian 27,83 kilometer berada di wilayah
Provinsi Jawa Barat dan 4,2 kilometer sisanya masuk ke Provinsi Banten. Proyek
raksasa ini menelan nilai investasi sebesar Rp12,351 triliun dengan masa
konsesi ditetapkan selama 40 tahun. Berdasarkan hasil kajian, tingkat
pengembalian investasi (Financial Internal Rate of Return/FIRR) proyek ini
diperkirakan mencapai 12,16%, sebuah angka yang menunjukkan daya tariknya sebagai
instrumen investasi jangka panjang yang solid.
Menteri Dody menambahkan, dalam skala makro, pembangunan jalan tol
juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk menekan Rasio Incremental
Capital-Output (ICOR). Semakin lancar distribusi barang dan jasa, efisiensi
investasi akan semakin tinggi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan
secara lebih luas oleh masyarakat.
Kehadiran Tol Bogor-Serpong ini menjadi bagian dari strategi besar
pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang inklusif dan
berkelanjutan, sejalan dengan visi transformasi Tri Asa Kementerian PU melalui
program PU608.
“Konektivitas yang dihadirkan turut memperkuat fondasi ekonomi
nasional. Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung, misalnya, akan mempercepat
distribusi pangan, memudahkan akses air bersih, mendukung pasokan energi,
menurunkan biaya logistik, hingga mempercepat arus barang antarkawasan,” lanjut
Menteri Dody.
Adapun pengusahaan jalan tol ini dipercayakan kepada PT Bogor
Serpong Infra Selaras (BSIS), sebuah perusahaan konsorsium yang terdiri dari PT
Persada Utama Infra (52%), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (26%), PT Adhi Karya
(Persero) Tbk (12%), dan PT Hutama Karya Infrastruktur (10%). Kolaborasi
strategis antara pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini
diharapkan menjadi contoh sinergi yang kuat untuk menjamin keberlanjutan
pembangunan infrastruktur nasional di masa depan.
Program kerja ini merupakan bagian
dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari
Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
