Jakarta, 21 Oktober 2025 – Menandai satu tahun masa kerja Kabinet Merah Putih, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melaksanakan berbagai capaian penting di bidang infrastruktur yang berperan langsung dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sepanjang tahun 2025, berbagai program strategis berhasil dijalankan untuk memperkuat visi Asta Cita yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto melalui penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan.
Presiden
Prabowo Subianto dalam arahannya pada tahun pertama kabinet menekankan bahwa
Kementerian PU menjadi elemen penting swasembada pangan dan energi nasional,
bukan semata lembaga pembangunan fisik. Artinya, infrastruktur
yang dibangun harus memberikan dampak langsung terhadap produktivitas sektor
riil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan,
“Presiden juga mengamanatkan agar Kementerian PU menjalankan peran
sebagai enabler pertumbuhan
ekonomi, yaitu memastikan infrastruktur yang dibangun memberi manfaat nyata
bagi masyarakat. Mulai dari bendungan dan jaringan irigasi yang mengairi sawah,
hingga sekolah rakyat yang mencerdaskan generasi bangsa. Kementerian PU tidak
hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kehidupan dan masa depan.”
Pada Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran
Kementerian PU resmi ditetapkan sebesar Rp.94,99 triliun.
Jumlah anggaran tersebut diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian
program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan,
Inpres Jalan Daerah, dan Sekolah Rakyat, serta mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi utama Kementerian PU.
“Pada prinsipnya anggaran dialokasikan
secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur
yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas,
dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,”
kata Menteri Dody.
Dukungan
Infrastruktur Ketahanan Pangan dan Air
Dalam rangka mendukung swasembada pangan,
Kementerian PU terus melanjutkan pembangunan infrastruktur sumber daya air.
Selama periode tahun 2015-2025, Kementerian PU telah menyelesaikan sebanyak 53
bendungan.
Di tahun 2025, Kementerian PU fokus mendukung
swasembada pangan dengan membangun jaringan irigasi baru sepanjang 70 Km untuk
layanan irigasi baru seluas 13.000 hektare. Sebanyak 5 daerah irigasi (DI)
yakni Bendungan Tanju, Bendungan Rukoh, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, dan
Bendungan Tukul, membutuhkan saluran outletuntuk
tambahan layanan irigasi baru. Kementerian PU juga merehabilitasi jaringan
irigasi eksisting sepanjang 1.353 Km untuk layanan irigasi eksisting seluas
203.000 hektare.
Selain itu, pada tahun 2025 Kementerian PU
tengah menyelesaikan pembangunan 15 bendungan untuk penambahan layanan irigasi
baru seluas 184.515 hektare. Untuk mengairi daerah-daerah irigasi yang jauh
dari sumber air permukaan (bendungan, bendung, danau, sungai) dan sawah tadah
hujan, dibangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sebanyak 1.805 unit untuk
layanan irigasi 18.424 hektare.
Kementerian PU turut melaksanakan program
padat karya melalui Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang
melibatkan masyarakat secara langsung. Melalui program infrastruktur berbasis
masyarakat, Kementerian PU melaksanakan di 11.000 titik, terdiri dari 1.900
titik (Pamsimas, Sanimas, PISEW dan lainnya) dan 9.500 titik P3TGAI. Seluruh
kegiatan tersebut mendukung program padat karya dengan serapan 3,3 juta orang
harian kerja (OHK).
Peningkatan
Konektivitas dan Dukungan Sosial
Dalam hal konektivitas, Kementerian PU
mendapat amanah untuk melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah
(IJD) dan pembangunan jembatan gantung.
“Kami bekerjasama erat dengan pemerintah
daerah, di mana pemerintah daerah dapat mengusulkan jalan yang diharapkan untuk
direhabilitasi atau jembatan gantung untuk di bangun, lalu kami di Kementerian
PU membiayai dan melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga rakyat dapat
langsung merasakan manfaatnya,” kata Menteri Dody.
Program IJD dilaksanakan dalam rangka untuk
mengurangi backlog Kemantapan
Jalan. Saat ini Kemantapan Jalan Nasional sebesar 95,22%, sedangkan Jalan
Daerah Provinsi masih 69,64% dan Jalan Daerah Kabupaten/Kota juga masih sebesar
69,64%. Lebih dari 70% dari proyek jalan daerah tersebut diarahkan untuk
mendukung kawasan pangan nasional, sedangkan sisanya menopang sektor
pariwisata, industri, dan transmigrasi.
Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Nomor 11
Tahun 2025 terbagi menjadi 2 tahap yaitu, IJD Tahap 1 sepanjang 711 km jalan
dan 148 km jembatan, serta Tahap 2 sepanjang 567 km jalan. Pada saat yang sama,
Kementerian PU membangun 43 jembatan gantung di berbagai daerah terpencil untuk
meningkatkan mobilitas masyarakat.
Kementerian PU turut memberikan dukungan
sosial dengan meningkatkan kesejahteraan sosial. “Kami menjalankan Inpres No. 8
Tahun 2025 dengan merenovasi bangunan pemerintah pusat dan daerah untuk Sekolah
Rakyat Rintisan (Tahap 1) sebanyak 166 lokasi tersebar di 32 Provinsi dan
dilanjutkan membangun Sekolah rakyat Permanen (Tahap 2) sebanyak 104 lokasi,”
tutup Menteri Dody.
Program kerja
ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam
menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
