KanalNasional.com | Warga RT02 RW01 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang, Kota Tangsel bernama Suprihatin(55) tidak tahu lagi sejauh mana proses penerbitan sertifikat PTSL untuk tanahnya seluas 48 meter persegi yang pernah diurusnya sejak 2018/2019 silam.
Padahal, di dalam surat Lurah Pamulang Barat Nomor:820/42/kel.PB/VII/2020 kepada BPN Tangsel perihal pemberitahuan dan permohonan. Dimana pada surat tersebut dituliskan nama dirinya dengan nomor sertifikat 14306. Namun hingga kini, belum ada kejelasan sama sekali dimana sertifikat PTSL itu berada.
Kesalnya lagi, Suprihatin mengaku sudah mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk mengurus tapi hasilnya tidak ada. Selain itu, sepengetahuannya, diatas tanah miliknya juga telah dilakukan lima kali pengukuran. Sehingga harus mengeluarkan biaya lagi tiap kali pengukuran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepada media ini, ia juga mengaku baru-baru ini, kembali diminta oknum tertentu dari Kantor BPN Tangsel uang sebesar Rp 1 juta untuk biaya pencarian kembali berkas di Kantor BPN Tangsel. Hal ini, tentu membuatnya semakin bingung, sebenarnya dikemanakan berkas AJB asli yang ia sudah serahkan selama ini?
Atas kasus yang menimpa warga Pamulang Barat tersebut, Kantor ATR/BPN Kota Tangsel melalui Kasubag TU, Evita Nur Elisa saat dikonfirmasi KanalNasional.com menjelaskan bahwa, pihaknya berjanji akan mengecek kembali kelengkapan berkas yang ada, milik Suprihatin.
Terkait penomoran sertifikat yang sudah diberikan namun fisik sertifikat belum diterima, ia juga akan melakukan pengecekan. Dikatakan, penyelesaian sertipikat PTSL warga terkadang terkendala oleh Satgas PTSL yang berpindah tugas keluar Tangsel.
“Tapi kita juga buka Posko pengaduan PTSL. Dengan berbagai macam cara kita berusaha untuk menghubungi Satgasnya meski pun mereka sudah pindah tugas. Meski harus ke Serang atau Sukabumi dulu tetap kita lakukan. Karena memang ada beberapa yang belum bisa menerima sertifikat disebabkan belum memenuhi atau melengkapi persyaratannya,” ujarnya.
Sertifikat yang belum terbit, sambung Elvita kemungkinan bisa juga terkendala kelengkapan persyaratan dokumen asli yang harus diserahkan masih belum lengkap.
“Kita juga bisa menerima pengaduan warga melalui berbagai fasilitas yang disiapkan. Bisa lewat posko, WhatsApp, atau melalui surat, Sultan Tangsel, pengaduan lapor. Nanti akan jadi prioritas untuk ditindak lanjuti.
“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Kita juga akan lapor ke pimpinan untuk arahan-arahannya,” tambahnya.
Evita menegaskan bahwa, mengurus sertipikat PTSL itu tidak berbayar kecuali biaya sekira Rp 150 ribu sesuai dengan ketentuan diantaranya untuk pembelian materai.(mln)
