KanalNasional.com | Himbauan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) patut dipertanyakan.
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan kendaraan dinas Pemkot Tangsel menunjukkan masih terdapat kendaraan milik pemerintah daerah yang belum menyelesaikan kewajiban PKB.
Persoalan tersebut bahkan masih menjadi catatan pemeriksaan pada LHP BPK Tahun 2026, meski sebelumnya telah ditemukan adanya ribuan kendaraan dinas yang menunggak pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tangsel, misalnya, terdapat 11 kendaraan dinas yang tercatat belum menyelesaikan kewajiban pajaknya. Kendaraan tersebut terdiri atas dua mobil dinas dan 9 kendaraan roda dua.
Dikutif dari Monitorupdate.com terhadap data kendaraan menunjukkan dua mobil dinas tersebut memiliki tunggakan dengan masa yang berbeda.
Mobil Toyota Kijang Innova G AT dengan nomor polisi B 1220 NQN tercatat jatuh tempo PKB pada 23 Desember 2024. Kendaraan tersebut mengalami keterlambatan pembayaran sekitar 1,8 bulan dengan nilai PKB sekitar Rp3,167 juta.
Sementara itu, Toyota Avanza 1500 S bernomor polisi B 1177 NQN tercatat memiliki persoalan yang lebih panjang. Kendaraan tersebut memiliki tanggal PKB 1 Juni 2022 dengan masa keterlambatan sekitar 4,3 tahun. Nilai PKB yang tercatat sekitar Rp5,855 juta, sedangkan masa berlaku STNK tercatat hingga 1 Juni 2026.
Adapun satu kendaraan lainnya, Suzuki Minibus warna metalik bernomor polisi B 1351 NQN, tercatat sudah dibayarkan dan masih aktif masa pajaknya.
Sementara saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp yang disampaikan kepada Kepala Bakesbangpol Kota Tangsel Oki Rudianto tidak merespon.
