KanalNasional.com | BOGOR – Gedungnya belum jadi, tapi peminatnya sudah membludak. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fikri Hudi Oktiarwan melakukan sidak ke lokasi pembangunan SMAN 2 Tajurhalang, Sabtu 2/10/2026, dan mendapati satu fakta pahit: warga sebenarnya ingin SMK, bukan SMA.
Sidak dilakukan di lahan fasos-fasum Perumahan Puri Bukit Depok, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang. Fikri didampingi Ketua RT 12, Joko, dan perwakilan warga.
Ketua RT 12 Desa Sasak Panjang, Joko, blak-blakan soal aspirasi warganya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Awalnya warga di sini menginginkan SMK karena belum ada SMK negeri dan anak-anak bisa lebih siap kerja. Namun karena lokasi SMAN 1 Tajurhalang cukup jauh dan kuotanya terbatas, keberadaan SMAN 2 ini juga sangat dibutuhkan,” ujar Joko.
Buktinya, pada PPDB kemarin animo masyarakat sangat tinggi. Padahal SMAN 2 Tajurhalang baru membuka 3 rombel.
Sambil menunggu gedung rampung, 107 siswa angkatan pertama terpaksa KBM menumpang di SD Kartika 2 Inkopad.
Lahan yang digunakan luasnya sekitar 6.000 meter persegi. Statusnya fasos-fasum yang sudah diserahkan Pemkab Bogor ke Pemprov Jabar.
Baca juga: Gedungnya Dibangun, Warganya Dibiarin Bingung: SMAN 2 Tajurhalang Jalan Dulu, Sosialisasi Belakangan
Fikri mengapresiasi langkah Pemkab yang kooperatif. “Secara administratif dan kelengkapan lahan, lokasi fasos-fasum di Puri Bukit Depok ini sangat memenuhi syarat untuk dibangun sekolah negeri. Pemkab Bogor juga kooperatif menyerahkan asetnya ke Pemprov Jabar sehingga proses perizinan dan fisiknya bisa berjalan lebih cepat,” terang Fikri.
Proyek ini menelan anggaran Rp2,943 miliar dari APBD Jabar dan ditarget selesai 21 Desember 2026.
Sebagai wakil rakyat Dapil Jabar 6, Fikri menegaskan sidak ini bagian dari fungsi pengawasan. Ia berjanji akan membawa aspirasi SMK ke Komisi V DPRD Jabar untuk diusulkan di tahun anggaran berikutnya.
“Seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat saat ini berebut alokasi unit sekolah baru. Kita patut bersyukur Kabupaten Bogor, khususnya Tajurhalang, mendapatkan alokasi ini. Untuk aspirasi SMK, tentu bisa kita dorong pada tahun anggaran berikutnya,” jelasnya.
Namun Fikri juga menyorot kondisi APBD Jabar yang sedang defisit dan terbebani cicilan pinjaman. Ia mendorong Pemda berpikir kreatif.
“Di satu sisi sekolah swasta mengeluhkan kekurangan murid, sementara angka rata-rata lama sekolah di Jawa Barat masih harus kita tingkatkan. Ke depan, pemerintah daerah perlu memikirkan skema bantuan atau kolaborasi dengan sekolah swasta agar akses pendidikan merata tanpa harus selalu bergantung pada pembangunan gedung negeri baru,” pungkas Fikri.
Pembangunan SMAN 2 Tajurhalang menjawab kebutuhan mendesak. Tapi PR besar masih menanti: SMK Negeri, operasional sekolah, dan solusi bagi sekolah swasta agar tidak ada anak putus sekolah karena kalah saing kuota.
