KanalNasional.com | JAKARTA – Garis depan laut Indonesia di Kepulauan Riau sedang “bocor”. Komisi I DPR RI mendesak pemerintah memperkuat sistem pertahanan maritim secara masif agar celah pengawasan tidak dimanfaatkan sindikat kejahatan transnasional.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menyoroti posisi strategis Kepri yang langsung berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Dua jalur vital itu rawan dijadikan pintu masuk penyelundupan barang ilegal hingga narkotika skala besar.
“Tantangan di lapangan saat ini sangat kompleks, mulai dari penyelundupan transnasional skala besar, kerawanan wilayah perbatasan, hingga keterbatasan infrastruktur dan logistik di pangkalan garis depan. Pertahanan laut jangan sampai menyisakan celah,” kata Anton dalam keterangan tertulisnya, Kamis 1 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Anton, isu paling vital ada di infrastruktur pangkalan terdepan. Sebut saja Lanal Tarempa dan Lanal Ranai. Keterbatasan alutsista, logistik, dan sarana pendukung membuat pengawasan di pulau-pulau terluar tidak maksimal.
Kondisi ini berbahaya. Jika pangkalan lemah, maka laut luas akan jadi “jalan tikus” bagi kejahatan lintas negara.
Untuk menutup celah itu, Komisi I mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI AL mengambil langkah taktis dan cepat.
Anton menekankan perlunya pemasangan _coastal radar_ atau radar pantai di pulau-pulau terluar. Selain itu, perlu dioptimalkan _coordinated patrol_ atau patroli terkoordinasi lintas batas negara.
“Kami mendorong kebijakan afirmatif guna menyelesaikan kendala logistik, pemeliharaan alutsista, serta efektivitas patroli bersama demi menjaga kedaulatan laut kita,” tegas Anton.
Ia menyebut kebijakan afirmatif itu penting agar prajurit di garis depan tidak lagi berjuang dengan peralatan terbatas.
Komisi I memastikan seluruh temuan faktual dan keluhan operasional prajurit di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi.
Ke depan, DPR berkomitmen mengawal penguatan anggaran dan kebijakan pertahanan laut pada masa persidangan berjalan.
“Laut adalah halaman depan kedaulatan. Kalau pengawasannya lemah, maka kedaulatan kita juga lemah,” pungkas Anton.
Dengan tekanan geopolitik yang semakin tinggi di Laut Natuna Utara dan padatnya lalu lintas Selat Malaka, penguatan maritim bukan lagi pilihan. Ini soal harga diri bangsa. (Red)
