KanalNasional.com | Pekerjaan perbaikan turap di Kp. Sengkol RT04 RW02 Kel. Muncul, Kec. Setu, pada Kamis, 10 September 2026, diduga tidak sesuai antara nilai pekerjaan dan hasilnya. Proyek ini dikerjakan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Tangerang Selatan, diketahui dari kaos yang digunakan tukang.
Tapi sampai pekerjaan berjalan, satu hal mendasar justru tidak ada: papan proyek.
Tanpa papan informasi, warga bertanya-tanya. Ini proyek pemerintah? Proyek CSR? Atau ada “orang kuat” yang membiayai?
Seharusnya setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara wajib memasang papan proyek. Di situ tertera sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana, dan waktu pengerjaan. Tujuannya jelas: transparansi dan pengawasan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kenyataannya di lapangan, tidak ada. Yang terlihat hanya matrial pasir, batu kali, semen dan pekerja dengan kaos merah bertulis SDA.
“Ini kali umum, dikerjakan dinas. Tapi kok nggak ada papan proyeknya? Yang modalin siapa? Lubana atau Pemkot? Warga berhak tahu,” ujar Sobari salah seorang warga sekitar.
Lokasi yang bersebelahan langsung dengan resto Lubana Sengkol juga memicu spekulasi dan emosi. Warga menduga ada transaksi jual beli matrial sisa pekerjaan yang terhampar di pinggir kali Salak.
Bermula saat warga Keranggan ingin melaksanakan Gotong Royong, pada Minggu 1/11/26 untuk perbaikan jalan akses warga yang rusak dengan swadaya. Namun karena keterbatasan matrial, warga bermaksud menggunakan matrial sisa pekerjaan turap yang berserakan.
Saat warga berinisial DW dan SB ingin mengangkut sedikit pasir untuk digunakan perbaikan jalan distop oleh securty resto.
“Jangan diangkut, ini pasir sudah di beli.” ucap security, kepada warga setelah konfirmasi via telpon ke pembeli sisa matrial.
DSDABMBK Tangsel Wajib Jelaskan
ketidakhadiran papan proyek bukan perkara sepele. Ini menyangkut akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Jika memang anggaran dari APBD Tangsel, maka Dinas SDABMBK harus bisa menunjukkan dokumennya. Jika dari CSR atau pihak ketiga, mekanismenya juga harus jelas, bahkan hingga terjadi jual beli matrial.
Ketua LSM Pelangi Garuda Indonesia (Pegarindo) bang Mul turut berkomentar terkait kasus dugaan jual beli matrial di proyek siluman turap kali Salak.
“Ini harus dilaporkan, karena perkejaan dinas tanpa kejelasan informasi disertai dugaan jual beli matrial.” Tegas bang Mul kepada KanalNasional.com Selasa, 10/11/26.
Sampai berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Tangerang Selatan terkait proyek turap kali Salak tersebut.
Warga hanya ingin satu hal: kepastian. Bahwa dugaan ada jual beli sisa matrial dari perbaikan turap yang memang untuk kepentingan umum, dikerjakan dengan anggaran yang jelas, dan bisa diketahui bersama.
Jangan sampai di ujung kali ada perbaikan turap, tapi di hulu kepercayaan publik justru runtuh karena gelap informasi. (Red)
