KanalNasional.com – Tepat 15 Tahun Kota Tangerang Selatan berdiri, Aliansi Mahasiswa Pamulang Bersatu (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor pemerintahan Kota Tangsel, Jalan Raya Maruga No.1, Serua, Ciputat, Serua, Ciputat, Serua, Kamis (7/12)
Kordinator aksi, Arimansa Eko Putra mengatakan Berdasarkan hasil kajian, AMPB cukup miris melihat Kondisi Kota Tangerang Selatan dengan banyak permasalahan yang dan terkesan Pemkot kurang begitu serius dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Beberapa permasalahannya yaitu masalah pembangunan, kemacetan, banjir sampai dengan ada kantor dinas yang berada dalam salah satu objek bisnis yang kami duga itu perhotelan.
“AMPB meminta Bapak Benyamin Davnie dan Bapak Pilar Saga Ichsan dalam hal ini sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan untuk mengevaluasi kinerjanya dan betul betul memperhatikan dinas dinas yang tidak begitu menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif berdasarkan janji Bapak Benyamin dan Bapak Pilar sewaktu kampanye di pilkada 2020,” tuturnya dalam agitasi yang dikirimkan kepada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
AMPB juga mengkritisi Pemkot Tangsel dalam memberikan pelayan masyarakat yang jauh dari maksimal. Pemkot tangsel juga harus memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat dalam berjalan nya roda pemerintahan yang baik.
“Tapi secara de facto masih ada Dinas yang tidak memberikan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik seperti yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang kantor dinas nya pun berada di salah satu gedung yang terdapat di dalam nya adanya objek bisnis yang kami duga itu perhotelan,” jelasnya
Berikut point permasalahan dan tuntutan AMPB :
1.Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Bergabung nya Kantor dinas dengan salah satu objek bisnis Tidak ada plang kantor yang menandakan bahwa ada nya kantor pemeritahan. Minimnya Keterbukaan Informasi Publik
2. Dinas Ketenaga Kerjaan
Terjadinya PHK dengan presentase yang cukup besar sepanjang 2022-2023 yang berjumlah mencapai 4.500 Orang
3.Dinas Sosial
Gagal nya penertiban anak jalan, pengamen dan manusia silver yang ada di beberapa titik Lampu Merah.
4. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sampai hari ini belum memberikan pelayanan di bidang Tranportasi Umum sehingga dapat mengakibatkan kemacetan, ini adalah salah satu bentuk kegagalan dalam misi Bapak Benyamin terkait Infrastruktur yang terkoneksi.
5. Berdasarkan pengamatan kami dilapangan kami melihat pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Tidak mampu menyelesaikan banyak Kabel yang semrawut yang bisa berdampak membahayakan bagi Masyarakat.
6. Dinas Lingkungan Hidup Melihat kegiatan lapangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kami menyayangkan beroperasinya kendaraan pengangkut sampah yang tidak layak untuk digunakan.
Lalu yang menjadi pertanyaan kami mengapa begitu besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh DLH dalam pengelolaan sampah, pemerintah harus menjelaskan secara detail terhadap kami terkait transparansi anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Berdasarkan pengamatan kami, kami menduga adanya TPA yang terletak di wilayah Pondok Ranji di duga meruapakan wilayah TPA Ilegal, TPA yang dimana banyak merugikan masyrakat serta mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar. Hal tersebut harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam manggulangi upaya-upaya yang terjadi di Kota Tangerang Selatan.
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Berdasarkan sumber data yang kami miliki, kami mengkaji perolehan serta keberhasilan DKPPP dalam mengkaji permasalahan pangan,pertanian dan perikanan di Kota Tangerang Selatan. Dalam perspektif kemandirian dan kedaulatan pangan, Kota Tangerang Selatan gagal dalam memproduksi pangan yang memiliki ketimpangan dengan jumlah penduduk.Kami juga melihat serapan APBD yang gunakan kurang begitu efektif dan efisien dalam pengelolaannya, hal tersebut harus menjadi perhatian khusus terhadap Walikota dan Wakil Walikota. (red)
