KanalNasional.com | Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah tegas terkait sorotan publik terhadap kinerja dan fasilitas anggota DPR RI. Dalam konferensi pers usai bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani serta sejumlah ketua umum partai politik di Jakarta, Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan akan ada pencabutan tunjangan serta penghentian sementara perjalanan dinas anggota dewan ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyebut telah menerima laporan langsung dari para ketua umum partai politik mengenai langkah disiplin yang diambil terhadap kader mereka di Senayan. “Saya menerima laporan bahwa partai-partai telah mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai Senin, 1 September 2025,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya soal sanksi, Prabowo menekankan pentingnya membuka ruang dialog. Ia meminta pimpinan DPR untuk mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa agar bisa menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Saya ingin agar tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya bisa diterima dengan baik dan berdialog,” katanya.
Lebih jauh, Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga (KL) di bawah pemerintahannya untuk membuka pintu seluas-luasnya terhadap kritik dan koreksi publik.
“Semua KL saya minta untuk menerima setiap utusan dan kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, kritik, maupun perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan,” pungkasnya.
