KanalNasional.com | Tangerang Selatan – Polemik renovasi Plaza Puspem tahun 2022 belum selesai. Proyek senilai Rp9,45 miliar yang dikerjakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tangsel kembali disorot. Publik menilai hasilnya tidak sebanding dengan dana yang digelontorkan.
Berita http://kanalnasional.com sebelumnya menyoroti ketimpangan antara biaya besar dan wujud fisik plaza yang minim perubahan signifikan. Kini, tiga tahun setelah proyek selesai, desakan audit dan keterbukaan data makin kencang.
Publik Minta RAB Dibuka
Sejumlah warga dan pegiat anggaran daerah mendesak Pemkot Tangsel membuka dokumen RAB, kontrak, dan hasil uji mutu proyek 2022. Kecurigaan ini berdasarkan pada laporan keuangan Plaza hilang dari web resmi Pemkot Tangsel. Alasannya sederhana: Plaza Puspem adalah ruang publik di depan pusat pemerintahan. Dana hampir 10 miliar seharusnya melahirkan wajah kota yang estetik, fungsional, dan nyaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Faktanya, beberapa bagian plaza dinilai hanya diperbaiki seadanya. Apalagi spesifikasi barang yang digunakan tidak sesuai dengan peningkatan fungsi ruang untuk warga.
“Kalau 9,45 miliar hasilnya seperti ini, wajar publik curiga. Transparansi jadi kunci biar tidak ada fitnah,” kata salah satu pengamat kebijakan publik Tangsel.
DCKTR Dinilai Enggan Bertanggung Jawab. Hingga berita ini ditulis, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tangsel belum memberi penjelasan detail soal rincian anggaran dan spesifikasi pekerjaan. Padahal sesuai prinsip, setiap proyek APBD wajib bisa dipertanggungjawabkan ke publik.
Tanpa keterbukaan, ruang spekulasi justru melebar. Publik khawatir proyek ini menjadi preseden buruk tata kelola infrastruktur daerah, apalagi Tangsel tahun ini ditunjuk jadi tuan rumah Porprov 2026. Wajah pusat pemerintahan harusnya jadi etalase, bukan bahan pertanyaan.
Langkah Selanjutnya
Pemerhati anggaran mendorong Inspektorat dan DPRD Tangsel segera turun mengecek lapangan. Audit independen dinilai perlu untuk kepastian adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan, mutu material, atau harga satuan yang tidak wajar.
Pertanyaannya sekarang kembali ke Pemkot: beranikah membuka semua dokumen proyek Plaza Puspem 2022 agar polemik ini tuntas? Karena kepercayaan publik tidak bisa dibangun dari asumsi, tapi dari data yang terbuka.
