KanalNasional.com | Tangerang Selatan — Sebuah temuan mengejutkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten mulai menyeruak ke publik. Laporan keuangan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2022-2023 disebut-sebut menyimpan banyak kejanggalan. Mulai dari honor nakes Covid-19 yang tak tepat sasaran hingga pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai miliaran rupiah yang mangkrak tak terpakai.
Adalah DPD Pemuda Pendamping Indonesia (PPI) Tangsel yang pertama kali menyoroti temuan tersebut. Mereka menyebut, total indikasi penyimpangan anggaran di tubuh Dinkes Tangsel mencapai angka fantastis, menyentuh puluhan miliar rupiah. Fakta-fakta itu pun sudah mereka lampirkan dalam surat resmi yang diajukan ke Dinkes Tangsel sejak 24 Juni 2025 lalu.
Namun hingga kini, tidak ada selembar pun balasan atau klarifikasi resmi dari pihak Dinas. “Diamnya mereka justru memperkuat kecurigaan kami. Ada apa sebenarnya di balik laporan keuangan Dinkes Tangsel ini? Kenapa sulit sekali untuk sekedar memberikan klarifikasi?” ujar Aditya Bayu Wardana, Koordinator DPD PPI Tangsel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aditya mengungkapkan bahwa beberapa poin temuan BPK benar-benar mencengangkan, salah satunya adalah dana jasa layanan BLUD RSUD Tangsel senilai Rp10,2 miliar yang tidak dibayarkan, serta sisa dana kapitasi sebesar Rp3 miliar yang dibiarkan mengendap tanpa kejelasan.
Tak hanya itu, pengadaan alkes senilai Rp1,27 miliar yang tidak sesuai spesifikasi pun menjadi sorotan, lantaran peralatan tersebut tak pernah digunakan. Bahkan, dana operasional Dinkes sebesar Rp347 juta diduga kuat dipakai untuk kegiatan di luar fungsi operasional yang semestinya.
“Ini bukan sekadar temuan administratif. Ini sudah masuk ke ranah dugaan penyalahgunaan anggaran. Kami tidak akan diam. Jika dalam waktu dekat Dinkes tetap tidak menggubris, kami siap tempuh jalur hukum hingga ke Kejaksaan,” tegas Aditya.
Satu hal yang makin membuat publik bertanya-tanya, Dinas Kesehatan Tangsel disebut-sebut sengaja mengulur waktu dengan berbagai alasan teknis, bahkan saat perwakilan PPI diterima oleh pejabat Dinkes, jawaban yang diberikan pun terkesan mengambang.
Lantas, apa sebenarnya yang sedang disembunyikan Dinkes Tangsel? Dan seberapa besar potensi kerugian negara dari temuan BPK ini?
DPD PPI Tangsel memastikan akan membuka semua datanya ke publik. “Kami akan buktikan bahwa ini bukan tuduhan tanpa dasar. Ini temuan resmi BPK yang harus ditindaklanjuti secara serius,” tutup Aditya. (Red)
