Jokowi: Manfaatkan Teknologi Terkini dalam Pemberantasan Korupsi

Selasa, 12 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KanalNasional.com | Upaya Serius yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia meminta pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan yang lebih masif, sistemik, serta memanfaatkan teknologi terkini.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, yang digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

“Kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi,” ucap Jokowi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal, dan lain-lainnya,” sambungnya.

Menurut Jokowi, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi pemerintah telah melakukan digitalisasi di berbagai pelayanan, seperti E-katalog untuk pengadaan barang dan jasa serta sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

“[Waktu] saya dulu masuk, di dalam E-katalog baru ada 50 ribu barang yang dimasukkan. Sekarang, saya tadi pagi minta laporan dari Kepala LKPP, sudah 7,5 juta barang yang masuk ke E-katalog. Ini lompatannya sangat cepat sekali,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Jokowi, terdapat juga Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Logistik Nasional (Sislognas), dan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara).

“Simbara untuk batu bara, dan kemudian nanti akan masuk ke nikel, ke bauksit, ke tembaga. Saya kira ini akan juga kita bisa mengontrol berapa banyak sebetulnya sumber daya alam kita yang sudah dieksploitasi kemudian diekspor dan lain-lainnya,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama,Jokowi menyebut pemerintah juga menyiapkan kebijakan satu peta atau one map policy yang saat ini sudah mencapai 60-70 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2024.

“Ini akan sangat banyak membantu memagari orang untuk tidak korupsi. Pajak online, saya kira juga sangat bagus. Kemudian sertifikat elektronik juga bagus. Semuanya dibuatkan aplikasi platform yang baik dalam rangka memagari, agar tidak terjadi korupsi,” tukasnya.

Berita Terkait

Kesbangpol Tangsel Tutup Mata, Banyak Randis Pemkot yang Mati Pajak
MTQ ke 48 Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur Juara 2
Diduga Proyek Siluman, Pekerjaan Turap 200 Juta Kali Salak Tidak Ada Papan Informasi
Karhutla Oktober 2026: Hutan Terbakar, Rakyat Yang Dirugikan. Siapa Yang Bertanggung Jawab?
GOM Rancabungur: Uang Kembalian Sudah Lunas, Bangunannya Akan Dilanjutkan di 2027
Pendopo Dibangun Untuk Rakyat, Tapi Rakyat Dilarang Masuk
GOM Rancabungur Rp18 Miliar Dipakai Latihan, Statusnya Masih ‘gelap’: Belum Serah Terima, Fasilitas Amburadul
Temuan BPK Soal Aset Liar di DSDABMBK Tangsel, Kejari Menunggu Adanya Laporan untuk Bertindak

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 17:42 WIB

Kesbangpol Tangsel Tutup Mata, Banyak Randis Pemkot yang Mati Pajak

Rabu, 11 November 2026 - 09:41 WIB

MTQ ke 48 Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur Juara 2

Selasa, 10 November 2026 - 12:24 WIB

Diduga Proyek Siluman, Pekerjaan Turap 200 Juta Kali Salak Tidak Ada Papan Informasi

Rabu, 4 November 2026 - 20:30 WIB

Karhutla Oktober 2026: Hutan Terbakar, Rakyat Yang Dirugikan. Siapa Yang Bertanggung Jawab?

Selasa, 3 November 2026 - 21:48 WIB

GOM Rancabungur: Uang Kembalian Sudah Lunas, Bangunannya Akan Dilanjutkan di 2027

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Kesbangpol Tangsel Tutup Mata, Banyak Randis Pemkot yang Mati Pajak

Rabu, 11 Nov 2026 - 17:42 WIB