KanalNasional.com | Kabupaten Tangerang, Banten — Sebuah angka mencengangkan mencuat ke permukaan: 1.762 anak usia sekolah di wilayah utara Kabupaten Tangerang dilaporkan putus sekolah. Di balik angka itu, ada potret buram tentang kegagalan sistem pendidikan yang selama ini tertutup oleh retorika program dan seremonial belaka.
Kawasan pesisir utara, mencakup kecamatan Sepatan, Sukadiri, Teluknaga, Kosambi, hingga Pakuhaji, menjadi episentrum krisis ini. Laporan dari lembaga-lembaga sosial yang bergerak di lapangan mengungkap fakta bahwa kemiskinan struktural, akses pendidikan yang buruk, minimnya infrastruktur, hingga ketidakpedulian pemerintah menjadi benang kusut yang menjerat masa depan anak-anak di sana.
“Sudah bertahun-tahun ini terjadi, tapi solusi konkret dari Pemprov Banten tak kunjung hadir. Program pendidikan mereka hanya cantik di atas kertas,” ujar Mohammad Jembar Msi, aktivis pendidikan dari Forum Warga Tangerang Utara, dengan nada kecewa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih menyedihkan lagi, banyak anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah, kini terpaksa membantu orang tua mencari nafkah karena himpitan ekonomi. “Subsidi pendidikan nyata itu nihil. Akhirnya anak saya memilih bekerja daripada sekolah,” kata seorang warga di Teluknaga.
Desakan publik semakin keras, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Gubernur Banten dan Dinas Pendidikan Provinsi yang dinilai gagal menjalankan perannya sesuai amanat konstitusi. “Pasal 31 UUD 1945 itu jelas, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kalau 1.762 anak dibiarkan putus sekolah, ini adalah kegagalan sistemik,” tegas Jembar.
Para aktivis dan pemerhati pendidikan kini mendorong agar audit menyeluruh terhadap program pendidikan Provinsi Banten segera dilakukan. Mereka menuntut alokasi anggaran khusus untuk menyelesaikan krisis putus sekolah di Tangerang Utara, serta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor—dari pemerintah, swasta, hingga organisasi masyarakat—untuk memulihkan hak anak-anak atas pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Banten dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun tekanan dari masyarakat terus menguat, menuntut langkah nyata dan cepat, bukan lagi janji yang hanya terdengar saat momen seremoni.
“Ini bukan soal angka statistik, ini soal masa depan generasi. Jika mereka dibiarkan putus sekolah, kegagalan itu akan menjadi beban sejarah bagi kita semua,” pungkas Jembar. (Red)
