PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI, Zulkifli Hasan: Demi Jaga Marwah Partai

Senin, 1 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KanalNasional.com | Jakarta — Kejutan politik datang dari Partai Amanat Nasional (PAN). Meski Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sudah menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia, partai besutan Zulkifli Hasan itu tetap mengambil langkah tegas. Bersama Surya Utama alias Uya Kuya, keduanya resmi dinonaktifkan dari keanggotaan Fraksi PAN di DPR RI.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Sekjen PAN, Viva Yoga Mauladi, melalui siaran pers pada Minggu (31/8/2025). Ia menegaskan, langkah tersebut diambil karena kedua kader dianggap gagal menjaga kehormatan, disiplin, dan integritas sebagai wakil rakyat.

“Partai Amanat Nasional yang lahir dari rahim reformasi akan tetap memegang teguh dan merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tegas Viva Yoga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, keputusan menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya berlaku mulai Senin, 1 September 2025. Dengan demikian, semua fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan yang melekat pada keduanya di DPR otomatis dicabut.

Viva Yoga menambahkan, sikap tegas ini juga menjadi bukti bahwa PAN berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat, menjaga tata kelola negara tetap bersih, serta memastikan jalannya pemerintahan yang efisien di bawah Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menghimbau masyarakat tetap tenang, sabar, dan percaya penuh kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cepat, tepat, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Siaran pers tersebut ditutup dengan permohonan maaf resmi PAN kepada seluruh rakyat Indonesia, sembari mengajak kembali menatap perjuangan di masa depan.

Hingga kini, baik Eko Patrio maupun Uya Kuya belum memberikan tanggapan atas keputusan mengejutkan yang mengakhiri kiprah politik mereka di Senayan. (Red)

Berita Terkait

Pendopo Dibangun Untuk Rakyat, Tapi Rakyat Dilarang Masuk
GOM Rancabungur Rp18 Miliar Dipakai Latihan, Statusnya Masih ‘gelap’: Belum Serah Terima, Fasilitas Amburadul
Temuan BPK Soal Aset Liar di DSDABMBK Tangsel, Kejari Menunggu Adanya Laporan untuk Bertindak
Gelanggang Olahraga Rancabungur Rp18 Miliar ‘sunat’ Volume, Bpk Temukan Kelebihan Bayar Rp557 Juta
Air Mati Duluan, Pengumuman Nyusul: PDAM Tirta Kahuripan Gagal Layani Warga Parung
MEMANAS! Warga Ciputat Tangsel Tolak Keras Tower BTS, Ganti Baju XL ke STP Tanpa Izin Warga – Laporan ke Walikota Setahun Menguap!
LHP BPK Bongkar Aset Pemkot Tangsel Masih Disewa Setelah Habis Kontrak, DSDABMBK Bungkam
Terungkap Masalah Banyaknya Kendaraan Dinas Damkar Tangsel yang Menunggak Pajak

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 09:32 WIB

Pendopo Dibangun Untuk Rakyat, Tapi Rakyat Dilarang Masuk

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:59 WIB

GOM Rancabungur Rp18 Miliar Dipakai Latihan, Statusnya Masih ‘gelap’: Belum Serah Terima, Fasilitas Amburadul

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:55 WIB

Temuan BPK Soal Aset Liar di DSDABMBK Tangsel, Kejari Menunggu Adanya Laporan untuk Bertindak

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:07 WIB

Gelanggang Olahraga Rancabungur Rp18 Miliar ‘sunat’ Volume, Bpk Temukan Kelebihan Bayar Rp557 Juta

Rabu, 28 Oktober 2026 - 06:21 WIB

MEMANAS! Warga Ciputat Tangsel Tolak Keras Tower BTS, Ganti Baju XL ke STP Tanpa Izin Warga – Laporan ke Walikota Setahun Menguap!

Berita Terbaru

DAERAH

Pendopo Dibangun Untuk Rakyat, Tapi Rakyat Dilarang Masuk

Selasa, 3 Nov 2026 - 09:32 WIB