Razia Pajak Gencar, Kendaraan Dinas Setda Tangsel Justru Menunggak, Pengamat: Krisis Keteladanan Pemerintah

Rabu, 8 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto-Ilustrasi-AI-2

Foto-Ilustrasi-AI-2

KanalNasional.com | Gencarnya razia kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap masyarakat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuai sorotan. Pasalnya, di tengah upaya pemerintah mendorong masyarakat taat pajak, justru ditemukan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangsel yang masih menunggak pajak.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan aturan yang selama ini gencar ditegakkan kepada masyarakat.

Analis Kebijakan Publik, Aditya Bayu Wardana, S.M., M.Si., menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan lemahnya keteladanan birokrasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini merupakan ironi yang memprihatinkan. Pemerintah menuntut masyarakat patuh terhadap aturan, tetapi aset operasional yang dibiayai dari uang rakyat justru tidak menunjukkan kepatuhan yang sama. Kondisi ini dapat dipandang sebagai krisis keteladanan dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Aditya.

Baca Juga : Ironi! Randis Setda Tangsel Nunggak Pajak Hingga Juli 2026, Sedangkan Warga Diminta Tertib

Menurutnya, ada tiga persoalan mendasar yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Pertama, lemahnya pengelolaan aset dan pengawasan anggaran. Setiap kendaraan dinas pada dasarnya telah memiliki alokasi anggaran pemeliharaan melalui APBD, termasuk untuk pembayaran pajak kendaraan. Karena itu, keberadaan tunggakan pajak patut menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dan sistem pengawasan aset pemerintah.

Kedua, munculnya kesan adanya standar ganda dalam penegakan aturan. Aditya menegaskan bahwa hukum seharusnya berlaku sama bagi semua pihak, tanpa membedakan masyarakat maupun aparatur pemerintah.

“Jangan sampai publik menilai aturan hanya tegas kepada masyarakat, tetapi longgar ketika menyangkut institusi pemerintah. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan,” tegasnya.

Persoalan ketiga adalah potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Aditya, kepatuhan publik tidak hanya dibangun melalui penindakan, tetapi juga melalui contoh yang diberikan oleh penyelenggara pemerintahan.

Baca Juga : Tiga Tahun Berlalu Renovasi Plaza Puspem Tangsel 945 Miliar Masih Jadi Tanda Tanya

“Keteladanan adalah fondasi utama dalam membangun kepatuhan masyarakat. Jika pemerintah sendiri tidak disiplin menjalankan kewajibannya, maka kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kewajiban membayar pajak, bisa ikut terkikis,” katanya.

Untuk mengakhiri polemik sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat, Aditya mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan segera mengambil langkah nyata. Ia meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kendaraan dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memastikan seluruh tunggakan pajak segera diselesaikan, serta memberikan sanksi administratif kepada pejabat atau pengelola aset yang terbukti lalai.

“Jika pemerintah ingin masyarakat patuh membayar pajak, maka pemerintah daerah harus lebih dahulu menunjukkan kepatuhan itu melalui tindakan nyata. Pemerintah harus menjadi contoh, bukan justru memberi ruang munculnya persepsi adanya standar ganda dalam penegakan aturan,” pungkas Aditya Bayu Wardana.

Berita Terkait

Perwakilan RT dan RW se Kecamatan Ciputat Mendapat Sosialisasi SP4N-LAPOR! yang Diadakan Diskominfo Tangsel
Diskominfo Tangsel Sosialisasikan SP4N-LAPOR! di Kecamatan Pondok Aren, Sekcam: Permudah Warga Sampaikan Aduan
Sambut HUT ke-18, Pemkot Tangsel Gelar Rangkaian Kegiatan dan Fokus Kawal Porprov VII Banten
Semarak Porprov ke VII Banten 2026 Disambut Meriah Warga Tangsel
DLH Tangsel Perkuat Budaya Hidup Bersih Lewat Lomba GCH 2026
Nurholis Kades Pengasinan Bersama Warga Tolak Pengalihfungsian Lapangan Merah Oleh Natura
Kesbangpol Tangsel Tutup Mata, Banyak Randis Pemkot yang Mati Pajak
MTQ ke 48 Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur Juara 2

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:11 WIB

Perwakilan RT dan RW se Kecamatan Ciputat Mendapat Sosialisasi SP4N-LAPOR! yang Diadakan Diskominfo Tangsel

Rabu, 18 November 2026 - 12:10 WIB

Diskominfo Tangsel Sosialisasikan SP4N-LAPOR! di Kecamatan Pondok Aren, Sekcam: Permudah Warga Sampaikan Aduan

Selasa, 17 November 2026 - 19:33 WIB

Sambut HUT ke-18, Pemkot Tangsel Gelar Rangkaian Kegiatan dan Fokus Kawal Porprov VII Banten

Minggu, 15 November 2026 - 17:10 WIB

Semarak Porprov ke VII Banten 2026 Disambut Meriah Warga Tangsel

Jumat, 13 November 2026 - 21:25 WIB

Nurholis Kades Pengasinan Bersama Warga Tolak Pengalihfungsian Lapangan Merah Oleh Natura

Berita Terbaru