Rakor Pengawasan Inspektorat se-Banten Bersama Pilar

Bali, KanalNasional.com – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga menyampaikan pengawasan internal harus diperkuat agar terciptanya Pemerintahan yang baik. Hal ini di sampaikan saat membuka Acara Sarasehan Pengawasan Inspektorat se-Provinsi Banten Th 2022 yang dilaksanakan di Holiday Inn Bali, Kabupaten Badung pada Kamis (03/11).

Pemkot Tangsel menyambut baik serta mengapresiasi terhadap pelaksanaan rapat koordinasi Inspektorat se-Banten. Pilar juga meyakini bahwa rapat koordinasi yang diselenggarakan ini merupakan salah satu wujud nyata penguatan pengawasan internal.

“Tentunya, kita semua memahami dalam penyelenggaraan Pemerintahan akan menghadapi tantangan yang berat serta kompleks, baik dilihat dari aspek eksternal maupun internal dan sangat berharap kepada seluruh peserta untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga pengalaman dari tiap wilayah dalam mengawal pelaksanaan Pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ucap Pilar.

Maka, kegiatan ini menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan ke depannya, serta ini menjadi ajang diskusi atau tukar-menukar informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam pengawasan. Tambahnya.

Pilar juga menyampaikan bahwa kedepannya Inspektorat dalam menjalankan beberapa fungsinya harus mampu mengukur tingkat keberhasilan kegiatan mulai dari audit ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan program kegiatan. “Salah satu instrumen yang dapat dioptimalkan adalah melakukan monitoring terhadap peraturan Pemerintahan, selain itu perangkat daerah juga mampu menetapkan potensi resiko yang mungkin akan terjadi dan dapat menghambat tujuan organisasi.” Pungkasnya.

Pilar menekankan bahwa salah satu faktor utama pelaksanaan dan pengendalian intern tersebut adalah efektivitas. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting, untuk itu APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Adv)