KanalNasional.com | Direktur Eksekutif Forum Perencanaan Percepatan Strategi Penataan Daerah Persiapan Otonomi (Forecast) Kabupaten Bogor, Lulu Azhari Lucky menyebut pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Bogor di media membingungkan masyarakat.
Adapun, dalam penyampaian Sastra Winara di salah satu media online di Bogor dinilai keliru dan tidak sesuai. Menurutnya, dalam Perda APBD perubahan yang sudah ketuk palu di bulan Agustus 2024 dan delay, dikarenakan PERDA bahwa APBD perubahan Kabupaten Bogor 11,342 triliun, bukan 9,7 triliun dan ini dinilai pembohongan publik.
Kemudian, apa yang disampaikan selama ini dan telah dipublikasikan oleh Cakada Kabupaten Bogor, khususnya oleh pasangan nomor 2, dalam program kerja dan janji kampanyenya sesuai dengan visi dan misinya itu realistis dan masuk akal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika bupati terpilih nanti hafal betul RUH APBD, pasca otonomi daerah dengan UU 32 2004 junto UU 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas sekali bahwa daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur daerahnya sesuai kemampuan keuangan daerahnya,” kata Lulu Azhari atau biasa disebut Kijalu, Minggu 13 Oktober 2024.
Ia menjelaskan, misal anggaran Pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan itu sebesar 10 persen jelas tidak bisa diganggu termasuk belanja ADD minimal 10 persen APBD tahun berjalan. Namun, APDESI serta Kepala Desa di Kabupaten Bogor itu tidak kritis dalam menyikapi kebijakan APBD.
“Dimana jujur saat ini jika dihitung jumlah desa dan anggaran yang diterima oleh desa baru di posisi 5 persen, contoh belanja Bantuan Infrastruktur pedesaan atau lebih di kenal SAMISADE, satu milyar satu desa, coba hitung 435 desa yang ada, kan masih jauh dari 10 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut kata Kijalu, dengan luas wilayah, jumlah penduduk yang sudah 5, 6 juta serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, idealnya APBD Kabupaten Bogor jika dikelola dengan konsep perubahan APBD sudah mencapai 15 triliun dan bukan 11 triliun.
Tentunya, dengan melakukan optimalisasi dengan konsep Bogor Benghar Cenghar Optimalisasi, Intensifikasi Penerimaan Daerah secara transparan, efesien dan efektif serta tidak lupa Insentifikasi, retensi dalam pengelolaan penerimaan daerahnya juga agar dapat dikeluarkan dan ditingkatkan.
“Khususnya pada perangkat desa yang menjadi ujung tombak paling bawah, rt dan rw, kader kader lapangan bukan seperti saat ini dengan upah pungut yang dugaannya sebatas bancakan para pemegang kebijakan SKPD terkait saja,” ujar Kijalu.
Selanjutnya kata Kijalu, untuk melaksanakan perubahan butuh pengorbanan, tepatnya saat di momen Pilkada Bupati. Menurutnya jika salah coblos saja maka rakyat dapat rugi selama 5 tahun.
Meski demikian, pihaknya meminta agar aparatur daerah sampai tingkat desa, Rt dan Rw agar bantu KPU sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke tps tanggal 27 November 2024.
“Ajarkan cara nyoblos yang benar nomor satu itu periksa calon calon Bupati dan Wakil Bupatinya baru nomor 2 itu pastikan tercoblos itu baru benar, sambil mengangkat kedua tangan nya kijalu berseloroh ini bukan kampanye,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengaku program Tiga Miliar Satu Desa (Timisade) milik salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati Bogor, akan membebani APBD Kabupaten Bogor.
Bahkan, kata Sastra Winara, jika APBD Kabupaten Bogor yang hanya berjumlah 9,7 Triliun digelontorkan untuk Timisade maka program dan kebutuhan lain tidak akan berjalan maksimal.
“Baik calon bupati nomor 1 atau 2 harus tau dulu postur APBD kita (Kabupaten Bogor). Kalau Samisade 3 Miliar atau nama programnya Timisade, saya rasa nggak akan bisa, karena kemampuan keuangan daerah kita belum cukup,” ujar Sastra, Sabtu 12 Oktober 2024.
Dengan jumlah 416 Desa di Kabupaten Bogor, jelas Sastra, jika dikalikan dengan 3 miliar pertahun, maka akan memakan APBD lebih dari 1,2 Triliun.
Angka tersebut, lanjut Sastra, belum ditambah dengan janji program yang lain seperti satu desa satu Puskesmas.
Sedangkan untuk Puskesmas, jika dilengkapi dengan fasilitas sesuai standar, maka membutuhkan anggaran Rp 5 sampai 10 Miliar. Maka APBD akan habis hanya untuk merealisasi beberapa janji program saja.
“Untuk Puskesmas saya rasa sudah ada di beberapa desa. Seharusnya yang ada kita lengkapi dulu fasilitasnya, karena hari ini masih banyak juga puskesmas yang belum lengkap,” imbuh Sastra.
“Sebetulnya program satu puskesmas 1 desa bagus, tapi kalau liat APDB kita tidak akan mampu. Karena untuk membangun 1 puskesmas saja membutuhkan anggaran lebih dari Rp 5 sampai 10 Miliar berikut gedung dan fasilitasnya,” tambahnya.
Oleh karena itu, Sastra menekankan kepada setiap Paslon harus tahu dulu postur APBD nya. Jangan sampai, sudah sudah mengumbar program 3 atau 4 miliar, tapi tidak terealisasi.
“Jadi jangan sampai masyarakat kita malah cuma merasa diiming-imingi dan akhirnya hanya menjadi sebuah janji yang tidak terealisasi,” tutur Sastra.
