Langgar Izin Lingkungan, Warga Desak Tutup PT Dadi Carbontex Indonesia di Bojonegara

Selasa, 5 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara

Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara

KanalNasional.com | Serang – PT Dadi Carbontex Indonesia di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, diduga kuat melanggar izin kelayakan lingkungan. Temuan itu terungkap setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Pelanggaran perusahaan tersebut juga dibenarkan oleh pejabat Desa Margagiri, H. Barmawi kepada media KanalNasional.com, pada Selasa (5/5) “PT itu tidak punya izin dari lingkungan setempat. Warga dari awal sudah menolak,” tegasnya.

Penolakan warga bukan tanpa alasan. Perwakilan warga Kampung Solor Lor, Desa Margagiri, mengaku sangat terganggu dengan aktivitas pabrik. “Kami menolak PT Dadi Carbontex Indonesia di sini karena sangat mengganggu kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan kami, terutama lewat udara,” ujar salah satu warga kepada media KanalNasional.com

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rapat warga Margagiri bersama Pejabat Desa dan DLH Kab. Serang, Rabu (22/4). Menolak dan meminta PT Dadi Carbontex Indonesia ditutup.

Padahal, pada 22 April lalu, dinas terkait bersama pemerintah setempat sudah melayangkan himbauan agar operasional perusahaan dihentikan sementara. Namun, himbauan itu tak digubris. Pabrik tetap beraktivitas seperti biasa.

Kini warga menaruh harapan besar pada DLH Provinsi Banten agar bertindak tegas. “Kami minta dinas terkait dan pemerintah yang berwenang untuk menutup PT Dadi Carbontex Indonesia. Dampaknya sudah nyata ke kesehatan warga dan pencemaran udara,” lanjut warga.

Hingga kini, warga masih menunggu langkah konkret dari pemerintah. Jika pelanggaran terus dibiarkan, mereka khawatir kualitas udara dan kesehatan masyarakat akan semakin memburuk. (ym)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Komisi IV DPRD Desak Pemkot Bekasi Terbitkan Perwali Soal Larangan Tahan Ijazah
Rehab Rp184,5 Juta Tanpa Plang: SDN 02 Jombang Transparansinya Ke Mana?
RPA Ilegal di Pabuaran Mengalirkan Limbah, DLH: Kecamatan Punya Kuasa Tutup
BPK Ungkap Dugaan Mark Up Rp472 Juta di Pengadaan Dump Pick Up DLH Tangsel, Harga Melonjak Jauh dari E-Katalog
JSA Taklukkan Tawon Putra 3-1 di Askot, Pesta Gol di Blok S Jaksel
Penyembelihan Hewan Qurban Pondok Sehat Malomo di Tiga Lokasi Terpisah
DPRD Bogor Soroti RPA Gunung Sindur, Bau Menyengat Diduga Ganggu Warga
9,45 Miliar untuk Apa? Renovasi Plaza Puspem Tangsel 2022 Dinilai Tak Masuk Akal

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 22:14 WIB

Komisi IV DPRD Desak Pemkot Bekasi Terbitkan Perwali Soal Larangan Tahan Ijazah

Jumat, 12 Juni 2026 - 18:56 WIB

Rehab Rp184,5 Juta Tanpa Plang: SDN 02 Jombang Transparansinya Ke Mana?

Selasa, 9 Juni 2026 - 08:15 WIB

RPA Ilegal di Pabuaran Mengalirkan Limbah, DLH: Kecamatan Punya Kuasa Tutup

Rabu, 3 Juni 2026 - 09:29 WIB

BPK Ungkap Dugaan Mark Up Rp472 Juta di Pengadaan Dump Pick Up DLH Tangsel, Harga Melonjak Jauh dari E-Katalog

Sabtu, 30 Mei 2026 - 06:36 WIB

Penyembelihan Hewan Qurban Pondok Sehat Malomo di Tiga Lokasi Terpisah

Berita Terbaru