KanalNasional.com | BOGOR – Gemerlap Helaran Hari Jadi Bogor (HJB) yang digelar di kawasan Alun-alun Kantor Bupati Bogor, Minggu (28/6/2026), menuai kritik keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Demokrasi Bogor (FORDEBO). Di balik kemegahan parade budaya yang dipenuhi ornamen mewah, FORDEBO menilai pemerintah daerah justru gagal membaca kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan.
Ketua FORDEBO, Mulyadi Alwi Joron, menegaskan pihaknya tidak menolak pelaksanaan perayaan budaya maupun Hari Jadi Bogor. Namun, menurutnya, kemewahan yang dipertontonkan dalam helaran tersebut terasa tidak memiliki empati terhadap realitas yang sedang dihadapi masyarakat.
“Helaran budaya tentu sah-sah saja. Karnaval budaya juga tidak salah. Tetapi yang harus dilihat adalah konteks kehidupan rakyat Kabupaten Bogor hari ini. Ketika masyarakat sedang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, apakah pantas pemerintah mempertontonkan kemewahan seperti ini?” tegas Mulyadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mempertanyakan besarnya anggaran yang diduga dihabiskan untuk setiap peserta dari 40 kecamatan yang berlomba-lomba menampilkan ornamen paling megah, kostum adat terbaik, hingga berbagai perlengkapan yang sebagian besar diduga berasal dari penyewaan. Belum lagi biaya transportasi, akomodasi, penari, hingga pembuat properti yang dipastikan tidak sedikit.
Menurutnya, seluruh kemewahan itu menjadi ironi ketika Kabupaten Bogor masih menghadapi angka kemiskinan yang tinggi.
“Layakkah helaran semewah itu digelar ketika rakyat masih megap-megap bertahan hidup? Tidakkah kita bercermin bahwa Kabupaten Bogor masih menjadi salah satu daerah dengan jumlah masyarakat miskin terbesar di Jawa Barat, bahkan termasuk yang tertinggi secara nasional?” ujarnya.
FORDEBO mengakui Kabupaten Bogor memang memiliki APBD terbesar di Provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk mendekati lima juta jiwa, 40 kecamatan, dan lebih dari 400 desa serta puluhan kelurahan, besarnya anggaran merupakan konsekuensi logis. Namun, menurut Mulyadi, besarnya APBD hingga kini belum mampu menghadirkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“APBD terbesar di Jawa Barat, tetapi rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan. Ini ironi yang tidak bisa terus dibiarkan. Ada yang keliru dalam arah pengelolaan keuangan daerah. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah semestinya berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan paling mendasar, mulai dari penciptaan lapangan kerja, akses pendidikan yang mudah, pelayanan kesehatan yang terjangkau, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok.
“Hari ini rakyat sedang menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi, lapangan kerja semakin sulit, sementara harga kebutuhan pokok terus naik. Kondisi seperti ini yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah,” tambahnya.
FORDEBO juga mendorong agar penyelenggaraan Hari Jadi Bogor ke depan dilakukan secara lebih sederhana tanpa menghilangkan makna budaya maupun rasa syukur masyarakat.
“Kesederhanaan tidak akan mengurangi nilai sebuah perayaan. Justru akan lebih bermakna apabila anggaran yang ada diarahkan untuk memastikan tidak ada lagi warga yang kesulitan makan, berobat, memperoleh pendidikan, maupun mencari pekerjaan,” ujarnya.
Mulyadi berharap momentum Hari Jadi Bogor tidak hanya menjadi panggung seremoni tahunan, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi para pemimpin daerah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diambil benar-benar meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Bogor.
“Kepekaan seorang pemimpin diuji ketika rakyatnya sedang mengalami kesulitan. Kebijakan memang menjadi hak pemerintah, tetapi masyarakat akan selalu menilai dari sisi etika, keberpihakan, dan hati nurani pemimpinnya,” tutupnya.
Di sisi lain, pantauan di lokasi menunjukkan minimnya keterlibatan pelaku UMKM dalam rangkaian kegiatan tersebut. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai keberpihakan pemerintah terhadap sektor ekonomi kerakyatan. Berbeda dengan perayaan HJB di Kota Bogor yang selama ini melibatkan banyak pelaku UMKM sehingga menciptakan perputaran ekonomi bagi masyarakat.
Selain itu, persoalan teknis di lapangan juga menjadi sorotan. Penataan parkir dinilai semrawut hingga menyebabkan kemacetan panjang. Sejumlah kendaraan dilaporkan terperosok ke saluran drainase dan beberapa pengendara sempat terlibat adu mulut dengan petugas. Situasi tersebut dinilai mencoreng kemeriahan acara dan menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan kegiatan berskala besar di Kabupaten Bogor. (Red)
