KanalNasional.com | Calon Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap tuduhan-tuduhan yang dianggapnya tak berdasar, yang saat ini beredar di masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan citra negatif terhadap dirinya dalam masa kampanye.
Tri dengan tegas mengatakan bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya adalah strategi politik dari pihak-pihak yang ingin merusak citra dirinya. “Ini hanya upaya untuk menciptakan fitnah. Saya percaya masyarakat Bekasi dapat melihat dengan jelas rekam jejak saya yang bersih dari praktik-praktik korupsi. Tuduhan ini tidak memiliki dasar sama sekali,” kata Tri dalam konferensi pers di Bekasi Selatan, Selasa (5/11/2024).
Mengakui bahwa Kota Bekasi pernah mengalami masa-masa sulit terkait praktik korupsi, Tri menyatakan bahwa ini justru menjadi pendorong dirinya untuk membawa perubahan yang lebih baik. “Kami berkomitmen untuk mengakhiri siklus korupsi yang pernah ada dan menciptakan pemerintahan yang bersih. Kami akan bekerja keras untuk memastikan Bekasi bebas dari korupsi,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita atau narasi yang tidak terbukti kebenarannya. “Mari fokus pada masa depan Bekasi yang lebih baik. Jangan biarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya merusak pemahaman kita. Bekasi berhak dipimpin oleh sosok yang memiliki integritas dan komitmen tinggi,” lanjutnya.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, Tri Adhianto berencana menerapkan berbagai langkah konkret. Salah satunya adalah penguatan pengawasan internal yang ketat serta implementasi sistem digitalisasi atau e-governance dalam seluruh proses pelayanan publik. “Dengan e-governance, semua proses dan keputusan pemerintahan akan terbuka untuk publik, memperkecil ruang gerak untuk praktik korupsi,” jelas Tri.
Tak hanya itu, Tri juga berencana bekerja sama dengan perguruan tinggi dan universitas untuk melakukan kajian tata kelola pemerintahan yang baik. “Kami akan melibatkan akademisi dan mahasiswa untuk memberi masukan, agar sistem pemerintahan di Bekasi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan,” ungkapnya.
Tri juga menambahkan bahwa pihaknya akan menggandeng para CEO besar dan pengusaha sukses untuk berbagi pengalaman dalam manajemen transparan dan anti-korupsi. “Kita bisa belajar dari pengalaman mereka dalam membangun budaya organisasi yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Hal ini akan kami adaptasi untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan bertanggung jawab,” lanjutnya.
Sebagai langkah lanjutan, Tri berencana menyediakan mekanisme whistleblower atau pelaporan aman bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang tanpa takut akan intimidasi. “Kami ingin masyarakat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan sistem pelaporan yang aman, semua pihak bisa berkontribusi menjaga kebersihan pemerintah,” tegas Tri.
Untuk mendukung transformasi ini, Tri juga memastikan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bekasi akan mendapatkan pelatihan khusus tentang etika, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. “Reformasi ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan melayani masyarakat. Kami ingin memperbaiki citra Bekasi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Tri Adhianto, yang berpasangan dengan Abdul Haris Bobihoe dalam Pilkada Bekasi 2024, menegaskan bahwa kini saatnya Kota Bekasi bergerak maju, keluar dari lingkaran korupsi, dan menuju masa depan yang lebih bersih, transparan, dan sejahtera. “Kami berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan kami mengajak seluruh masyarakat Bekasi untuk bersama-sama menjaga komitmen ini demi masa depan Kota Bekasi yang lebih baik,” tutup Tri.
Dengan komitmen ini, Tri Adhianto berharap dapat membawa perubahan positif di Kota Bekasi, menjadikan kota ini sebagai contoh bagi daerah lain dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat. (Red)
