Ronny Hermawan Apresiasi Program Sekolah Rakyat

Senin, 21 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KanalNasional.com | Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Ronny Hermawan mengapresiasi program sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat. Pasalnya program tersebut menjadi solusi bagi anak-anak tidak mampu secara ekonomi agar tetap sekolah.

Selain itu, sekolah rakyat juga menjadi solusi terbatasnya jumlah sekolah negeri baik SMP maupun SMA. Khususnya di daerah dengan jumlah penduduk padat seperti Kota Bekasi dan beberapa daerah lain di Jawa Barat.

Sebagai legislator, Ronny amat mendukung keberadaan sekolah rakyat. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan modal utama bagi sebuah bangsa untuk menjadi negara maju.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pendidikan ini modal sebuah bangsa, banyak negara tidak punya sumber daya alam tapi maju karena pendidikan masyarakatnya bagus. Jangan sampai negara kita yang sumber daya alamnya berlimpah malah tidak ambil pihak lain, makanya kita harus pinter,” kata dia, kepada wartawan, Senin (21/7/2025).

Ia juga mendorong agar, pihak Pemprov Jabar menyelesaikan kurangnya jumlah SMK atau SMA negeri di Jabar. Pasalnya hal itu kerap menjadi persoalan klasik setiap tahun ajaran baru dimulai.

“Persoalan klasik kurangnya jumlah SMK dan SMA negeri karena banyaknya lulusan SMP. Ini harus diselesaikan dengan menambah unit sekolah baru khusnya di daerah padat seperti Kota Bekasi,” kata dia.

Mengingat pentingnya pendidikan, ia mendorong agar pemerintah pusat memprioritaskan anggaran negara untuk pendidikan. Salah satunya dengan mengalihkan anggaran tidak perlu ke sektor pendidikan.

“Masyarakat Indonesia harus pintar karenanya pendidikan harus jadi prioritas. Kita dukung pengalihan anggaran pemerintah yang tidak perlu salah satunya untuk sektor pendidikan,” ujarnya mengakhiri pembicaraan. (Advertorial)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Minimnya Serapan Rp100 Juta per RW di Kota Bekasi, Komisi I DPRD Bakal Panggil Stakeholder Terkait
Komisi IV DPRD Desak Pemkot Bekasi Terbitkan Perwali Soal Larangan Tahan Ijazah
Rehab Rp184,5 Juta Tanpa Plang: SDN 02 Jombang Transparansinya Ke Mana?
RPA Ilegal di Pabuaran Mengalirkan Limbah, DLH: Kecamatan Punya Kuasa Tutup
BPK Ungkap Dugaan Mark Up Rp472 Juta di Pengadaan Dump Pick Up DLH Tangsel, Harga Melonjak Jauh dari E-Katalog
9,45 Miliar untuk Apa? Renovasi Plaza Puspem Tangsel 2022 Dinilai Tak Masuk Akal
Pembangunan Gedung SMPN 14 Tangerang Selatan Rp20 Miliar Tuai Sorotan, Papan Proyek Tak Terpasang
Pemilik RPA Pabuaran Bantah Bau Menyengat, Sebut Izin Usaha Lengkap

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 19:58 WIB

Minimnya Serapan Rp100 Juta per RW di Kota Bekasi, Komisi I DPRD Bakal Panggil Stakeholder Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 22:14 WIB

Komisi IV DPRD Desak Pemkot Bekasi Terbitkan Perwali Soal Larangan Tahan Ijazah

Jumat, 12 Juni 2026 - 18:56 WIB

Rehab Rp184,5 Juta Tanpa Plang: SDN 02 Jombang Transparansinya Ke Mana?

Selasa, 9 Juni 2026 - 08:15 WIB

RPA Ilegal di Pabuaran Mengalirkan Limbah, DLH: Kecamatan Punya Kuasa Tutup

Rabu, 3 Juni 2026 - 09:29 WIB

BPK Ungkap Dugaan Mark Up Rp472 Juta di Pengadaan Dump Pick Up DLH Tangsel, Harga Melonjak Jauh dari E-Katalog

Berita Terbaru