JAKARTA, Januari 2026 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan rencana strategis penanganan 23 muara sungai yang tersebar di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tahapan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna memulihkan kapasitas pengendalian air dan memperlancar aliran sedimen ke laut.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penanganan muara sungai di wilayah terdampak bencana di Sumatera memerlukan pendekatan teknis yang cermat dan spesifik. Metode penanganannya tidak dapat disamaratakan antara satu sungai dengan sungai lainnya.
Menurut Menteri Dody, berdasarkan survei lapangan, sebagian besar muara sungai besar yang mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi bencana memerlukan penanganan menggunakan kapal keruk (dredger).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagian besar pembersihan muara itu membutuhkan dredger. Tidak bisa cukup hanya menggunakan alat berat biasa seperti ekskavator atau metode percepatan lainnya. Memang ada muara tertentu yang bisa ditangani tanpa dredger, contohnya di Krueng Meureudu, tetapi dari total 23 muara, mungkin hanya sekitar satu sampai tiga lokasi yang bisa menggunakan pola yang sama,” ujar Menteri Dody.
Berdasarkan hasil inventarisasi dan survei teknis yang dilakukan Kementerian PU, tercatat ada 23 muara sungai terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Di Provinsi Aceh, terdapat 8 muara terdampak. Rinciannya: 1 muara sedang ditangani, 2 muara masuk dalam rencana penanganan, dan 5 muara belum tertangani.
Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 11 muara terdampak. Rinciannya: 8 muara dalam rencana penanganan dan 3 muara belum ditangani. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 4 muara terdampak. Rinciannya: 3 muara telah ditangani dan 1 muara dalam rencana penanganan.
Menteri Dody menjelaskan bahwa penggunaan kapal keruk (dredger) juga tidak dapat dilakukan serta-merta tanpa perencanaan yang matang. Tahapan desain mutlak diperlukan untuk menentukan lokasi pembuangan material hasil pengerukan (disposal area), apakah akan dimanfaatkan untuk memperkuat tanggul, ditempatkan menjauh ke laut, atau untuk kebutuhan teknis lainnya.
“Kalau materialnya mau dijadikan tanggul, desainnya juga harus benar. Jangan sampai saat terjadi banjir berikutnya, tanggulnya tidak cukup kuat. Karena itu, untuk muara-muara besar, prosesnya masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan lagi sekadar tanggap darurat,” jelas Menteri Dody.
Sembari menyusun rencana strategis rekonstruksi muara sungai, Kementerian PU saat ini juga masih memprioritaskan penanganan cepat pada infrastruktur air yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Fokus utama saat ini adalah perkuatan tanggul eksisting, khususnya pada sungai yang melintasi kawasan perkotaan, serta normalisasi sungai pada titik-titik kritis untuk melancarkan aliran air.
“Untuk muara-muara yang relatif kecil dan bisa ditangani tanpa dredger, itu akan kita kerjakan dalam beberapa hari ke depan. Namun untuk muara yang besar, pengerjaannya harus menunggu desain selesai agar penanganannya tepat dan berkelanjutan,” jelas Menteri Dody.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, menyatakan bahwa kondisi muara memegang peranan vital dalam sistem pengendalian banjir dari hulu ke hilir. Penyempitan dan pendangkalan muara berpotensi memperlambat aliran sungai, sehingga berpotensi menyebabkan air sungai meluap ke permukiman, dan meningkatkan risiko banjir berulang.
“Kondisi muara ini sangat menentukan. Kalau muara tersumbat, sebaik apapun normalisasi sungai di hulu, air tetap sulit keluar ke laut. Karena itu penanganan muara harus menjadi bagian penting dari sistem pengendalian banjir secara menyeluruh,” jelas Feriyanto.
Kementerian PU memastikan penanganan muara ini akan diintegrasikan secara penuh ke dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal ini bertujuan agar fungsi hidrologi sungai dan muara dapat pulih optimal serta mampu memitigasi risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
