KanalNasional.com, Kota Bekasi – Aliansi PPPK Paruh Waktu Kota Bekasi meminta DPRD Kota Bekasi mengawal nasib ribuan PPPK paruh waktu yang berharap dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu.
- Permintaan tersebut disampaikan saat Aliansi PPPK Paruh Waktu DPD Kota Bekasi melakukan silaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi dan anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Kamis, (1/10/2026).
Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Kota Bekasi, Lauhil, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan keberadaan aliansi sekaligus menyampaikan sejumlah aspirasi terkait masa depan PPPK paruh waktu.
Salah satu poin yang menjadi perhatian utama yakni isu kebijakan pemerintah pusat mengenai peluang peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menyampaikan aspirasi terkait perkembangan isu kebijakan pusat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu di tahun 2027,” ujar Ahmad, Kamis (1/10/2026).
Menurut dia, jumlah PPPK paruh waktu di Kota Bekasi mencapai 3.442 orang yang terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Aliansi meminta DPRD Kota Bekasi turut mengawal proses pendataan yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh PPPK paruh waktu yang masuk dalam pendataan tidak ada yang tertinggal.
“Kami meminta kepada Ketua DPRD untuk mengawal BKPSDM terkait usulan data PPPK paruh waktu yang akan diserahkan ke pusat, agar tidak ada yang tertinggal,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyatakan dukungan terhadap upaya peralihan penggajian melalui APBN serta menerima aspirasi Aliansi PPPK Paruh Waktu untuk mengawal data PPPK paruh waktu di Kota Bekasi.
Sardi juga meminta data keseluruhan PPPK paruh waktu di Kota Bekasi disiapkan secara lengkap. Perhatian terhadap seluruh kelompok, mulai dari guru, tenaga kesehatan hingga tenaga teknis, juga menjadi salah satu poin yang dibahas.
Selain persoalan status kepegawaian, Aliansi PPPK Paruh Waktu turut menyampaikan sejumlah persoalan lain. Di antaranya kondisi fasilitas sekolah yang dinilai masih belum memadai serta persoalan data desil yang dinilai masih bermasalah.
Aliansi berharap komunikasi antara DPRD Kota Bekasi dan PPPK paruh waktu dapat terus diperkuat, khususnya dalam mengawal proses pendataan dan perkembangan kebijakan terkait status kepegawaian mereka.
“Harapan kami semoga tali silaturahmi ini dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi yang baik antara legislatif dan Aliansi PPPK Paruh Waktu DPD Kota Bekasi,” tandasnya.
Sebagai informasi, DPRD Kota Bekasi berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan perwakilan PPPK paruh waktu dalam waktu dekat. Dalam agenda tersebut, perwakilan PPPK dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan dapat hadir.
DPRD juga meminta seluruh OPD di lingkungan Pemkot Bekasi tetap kompak dalam mengawal proses peralihan status PPPK paruh waktu menuju penuh waktu. (Rob)
