KanalNasional.com | Serang – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten mendadak menjadi sorotan setelah absen dari audiensi penting bersama Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (DPW JPMI) Banten, Selasa (29/7/2025). Ketidakhadiran tersebut dinilai semakin mempertegas dugaan praktik monopoli dan kolusi dalam proyek infrastruktur di Kabupaten Pandeglang.
Audiensi yang dijadwalkan itu sejatinya menjadi panggung klarifikasi terkait dugaan kejanggalan dua proyek strategis: rehabilitasi Jalan Majau–Mekarwangi senilai Rp3,8 miliar dan proyek Cibingbin–Parungkokosan senilai lebih dari Rp1 miliar. Ironisnya, kedua proyek tersebut dikerjakan oleh rekanan yang sama, CV. Cakra Dua Bersama.
“Kami menduga kuat ada monopoli yang terorganisir rapi. Ketidakhadiran Kadis PUPR seolah membenarkan dugaan tersebut,” cetus Ahmad, perwakilan JPMI, dengan nada tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Entis Sumantri, Koordinator Wilayah JPMI Banten, menambahkan bahwa sikap tertutup Dinas PUPR mencederai semangat transparansi publik, terlebih proyek-proyek ini dikaitkan dengan program unggulan Pemprov Banten, Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).
“Program ini rawan diselewengkan bila pengawasannya lemah. Kami tidak ingin Bang Andra justru jadi ladang kepentingan oknum,” tegas Entis.
Tak hanya itu, Tayo, aktivis JPMI lainnya, secara satir menyindir slogan Dinas PUPR Banten yang dinilai hanya menjadi lips service.
“Dinas PUPR katanya ‘Ambil Peran’, tapi kenyataannya malah ‘Baperan’. Kalau Kadis terus bungkam, jangan salahkan kami kalau turun aksi di jalan,” ancam Tayo.
DPW JPMI Banten memastikan akan terus mengawal setiap rupiah anggaran infrastruktur agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan dikangkangi oleh segelintir pihak. (Red)
