Jakarta, 17 Oktober 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum mendukung sepenuhnya program percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Indonesia. Upaya ini antara lain diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur layanan dasar di kawasan permukiman, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan penataan kawasan yang berbasis pada kebutuhan langsung masyarakat. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk merealisasikan visi Indonesia 0% Kemiskinan Ekstrem, yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Untuk tahun 2025, pelaksanaan program PKE Terintegrasi
ini tersebar di 10 lokasi yang berada di 10 provinsi berbeda. Lokasi-lokasi
tersebut sengaja dipilih untuk mewakili berbagai karakteristik wilayah di
Indonesia, baik di kawasan barat maupun timur. Melalui sebaran ini, program PKE
diharapkan dapat menjadi model percontohan dalam implementasi penanganan
kemiskinan ekstrem yang komprehensif dan berkeadilan, dengan tetap
memperhatikan potensi lokal, kondisi geografis, serta aspirasi masyarakat di
setiap daerah.
“Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan
manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan
masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam proses pembangunan,
diharapkan juga akan membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan
meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Menteri PU, Dody Hanggodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun daftar desa penerima manfaat telah ditetapkan
dalam Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Penetapan Lokasi Kegiatan PKE Terintegrasi Ditjen Cipta Karya Tahun 2025 pada
10 Juni 2025. Desa-desa tersebut meliputi: Desa Cibarengkok di Kabupaten
Cianjur, Provinsi Jawa Barat; Desa Kamulyan di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa
Tengah; Desa Tampabulu di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara; Desa
Sumberbening di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur; Desa Pelauw di Kabupaten
Maluku Tengah, Provinsi Maluku; dan Desa Riseh Tunong di Kabupaten Aceh Utara,
Provinsi Aceh.
Selain itu, lokasi lainnya adalah Desa Rufei di Kota
Sorong, Provinsi Papua Barat Daya; Desa Ardipura di Kota Jayapura, Provinsi
Papua; Desa Bulalo di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo; serta Desa
Batetangga di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada
tahun 2025 mencapai Rp79,14 miliar. Angka tersebut terbagi atas anggaran untuk
pekerjaan fisik sebesar Rp68,36 miliar dan anggaran safeguard (pengamanan) sebesar Rp8,86 miliar.
Hingga 15 Oktober 2025, progres kegiatan fisik tercatat telah mencapai 9,79%,
sementara progres penyerapan keuangan sudah menyentuh 31,94%. Capaian ini
menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan di lapangan yang berjalan seiring
dengan proses penyusunan Community
Action Plan (CAP) dan
pelibatan aktif dari masyarakat setempat.
Pelaksanaan PKE Terintegrasi ini mengadopsi pendekatan
padat karya, yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan
infrastruktur dasar. Beberapa fokus utamanya adalah penyediaan air bersih,
sanitasi yang layak, peningkatan akses lingkungan, dan penataan kawasan
permukiman. Dengan pendekatan ini, program tidak hanya menghasilkan
infrastruktur fisik yang bermanfaat, tetapi juga secara langsung membuka
lapangan kerja, membantu mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan daya
beli masyarakat di desa-desa sasaran.
Program PKE Terintegrasi ini juga berfungsi sebagai motor
penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung target pencapaian sasaran PU 608.
Sasaran tersebut mencakup efisiensi investasi (ICOR < 6), pengentasan
kemiskinan menuju 0%, dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun.
Untuk itu, Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya terus memperkuat
kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah,
kementerian/lembaga terkait, dan masyarakat, agar program ini dapat memberikan
dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Pelaksanaan program PKE Terintegrasi oleh Kementerian PU
diarahkan pada tiga pilar utama penanganan kemiskinan ekstrem. Pertama,
mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui peningkatan akses terhadap
infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi. Kedua, meningkatkan
pendapatan masyarakat melalui kegiatan padat karya berbasis komunitas. Ketiga,
menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui penataan lingkungan
permukiman yang terpadu dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak –
Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
