Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Banjir di Banjar, Menteri Dody: Fokus Pulihkan Akses dan Lindungi Warga

Sabtu, 10 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANJAR, 10 Januari 2026 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merespons cepat kondisi darurat banjir yang melanda Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Langkah ini diambil guna memitigasi dampak bencana serta mempercepat pemulihan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Menteri
Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa prioritas utama penanganan saat
ini adalah pemulihan konektivitas dan perlindungan keselamatan warga.

“Kementerian PU bergerak cepat agar akses logistik dan
mobilitas warga segera pulih. Kita semua ingin memastikan warga terdampak
bencana tidak berlama-lama dalam kondisi sulit,” ujar Menteri Dody saat
meninjau langsung lokasi banjir di Kabupaten Banjar, Jumat (9/1/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan data lapangan, banjir di Kecamatan Sungai
Tabuk, Kabupaten Banjar, dipicu oleh curah hujan tinggi yang mencapai
intensitas 95,8 hingga 135 mm/hari, yang diperparah oleh fenomena pasang air
Sungai Barito.

Kondisi hidrologis tersebut mengakibatkan genangan di
sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi Kabupaten Banjar,
Tapin, Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai
Selatan, Tanah Laut, serta Kota Banjarbaru. Dampak banjir dilaporkan telah
menggenangi kawasan permukiman, lahan persawahan, hingga sejumlah fasilitas
umum vital.

Sebagai langkah tanggap darurat, Kementerian PU melalui
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III telah memobilisasi satu unit
ekskavator ke lokasi. Alat berat ini difungsikan untuk melakukan pembersihan
dan normalisasi aliran sungai, mulai dari bagian hulu hingga hilir.

Tim di lapangan juga melakukan pembersihan material
penghambat aliran air, seperti sampah, tanaman eceng gondok, dan ranting pohon
yang kerap memperparah luapan air saat intensitas hujan meningkat. Upaya ini
bertujuan memperlancar debit air dan mengurangi durasi serta ketinggian
genangan.

Selain penanganan darurat, Menteri Dody menekankan
pentingnya infrastruktur pengendali banjir jangka panjang. Saat ini,
Kementerian PU tengah mempercepat pembangunan Bendungan Riam Kiwa sebagai
solusi strategis untuk mereduksi risiko banjir berulang di masa depan.

“Kita percepat pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang
ditargetkan mampu mengurangi potensi banjir tahunan di Kabupaten Banjar dan
Barito Kuala hingga sekitar 70 persen,” tambah Menteri Dody.

Bendungan Riam Kiwa didesain memiliki volume tampungan
sebesar 69 juta meter kubik dengan tinggi bendungan mencapai 51 meter.
Bendungan ini diproyeksikan memberikan manfaat reduksi banjir Sungai Martapura
bagi area permukiman seluas 2.736 hektare dan persawahan seluas 14.999 hektare.

Selain fungsi pengendalian banjir, bendungan ini juga
memiliki potensi irigasi seluas 1.800 hektare, penyediaan air baku sebesar
1.000 liter/detik, serta potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Kementerian PU berkomitmen untuk terus melakukan
percepatan penanganan infrastruktur terdampak bencana dengan mengedepankan
aspek keselamatan, pemulihan konektivitas, serta keberlanjutan logistik demi
menopang kembali roda perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja,
Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo
Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Powered by WPeMatico

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

Facebook Comments Box

Berita Terkait

RPA Ilegal di Pabuaran Mengalirkan Limbah, DLH: Kecamatan Punya Kuasa Tutup
DPRD Bogor Soroti RPA Gunung Sindur, Bau Menyengat Diduga Ganggu Warga
Dinas Koperasi dan UKM Tangsel Dorong 54 KKMP Tepat Waktu Susun dan Upload Laporan RAT
Jelang Iduladha, Pemkot Tangsel Sisir 53 Lapak Hewan Kurban: Gratis Cek Kesehatan, Nol Kasus PMK
Bupati Bogor Minta Jalur Tambang Dibuka, FK3I Tegas Menolak: Jangan Perparah Kerusakan Alam!
Harga Sembako Naik di Awal Ramadhan, Komisi III DPRD Kota Bekasi Usul Operasi Pasar
DPRD Berharap Koperasi Merah Putih Bisa Tingkatkan Perekonomian Warga Kota Bekasi
Awali 2026, PTPP Peroleh Proyek Gedung Institusional Kejaksaan Agung

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 08:15 WIB

RPA Ilegal di Pabuaran Mengalirkan Limbah, DLH: Kecamatan Punya Kuasa Tutup

Jumat, 29 Mei 2026 - 07:52 WIB

DPRD Bogor Soroti RPA Gunung Sindur, Bau Menyengat Diduga Ganggu Warga

Kamis, 21 Mei 2026 - 10:01 WIB

Dinas Koperasi dan UKM Tangsel Dorong 54 KKMP Tepat Waktu Susun dan Upload Laporan RAT

Rabu, 20 Mei 2026 - 06:19 WIB

Jelang Iduladha, Pemkot Tangsel Sisir 53 Lapak Hewan Kurban: Gratis Cek Kesehatan, Nol Kasus PMK

Jumat, 8 Mei 2026 - 08:31 WIB

Bupati Bogor Minta Jalur Tambang Dibuka, FK3I Tegas Menolak: Jangan Perparah Kerusakan Alam!

Berita Terbaru