Tinjau Normalisasi Sungai Air Dingin Padang, Menteri PU Instruksikan Percepatan Penanganan dan Keterlibatan Masyarakat Melalui Program Padat Karya

Selasa, 3 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan peninjauan langsung terhadap penanganan tanggap darurat bencana banjir di Sungai Air Dingin, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Kamis (29/1). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dody menekankan dua hal utama, yaitu percepatan normalisasi sungai untuk mengembalikan fungsi irigasi dan pentingnya pelibatan masyarakat terdampak melalui skema padat karya.

Menteri Dody menegaskan bahwa penanganan darurat ini krusial bagi aktivitas warga dan sektor pertanian. Oleh karena itu, ia menginstruksikan jajarannya untuk bekerja secara intensif.

“Kita percepat penyelesaian ini. Normalisasi sungainya kita percepat. Saya sampaikan kepada Kepala BWS Sumatera V, kalau memang diperlukan, minta tolong ke penyedia jasa untuk bekerja 24 jam,” tegas Menteri Dody di lokasi peninjauan.

Selain aspek teknis, Menteri Dody menyoroti aspek sosial ekonomi masyarakat pascabencana. Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PU juga berupaya memastikan mata pencaharian warga tidak terputus akibat bencana.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Arahan Bapak Presiden Prabowo, mata pencaharian masyarakat tidak boleh ikut putus. Makanya saya minta tim untuk memikirkan bagaimana supaya ada program padat karya. Sehingga masyarakat yang terdampak bencana, mata pencahariannya tidak berhenti dan tetap ada income,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody juga menambahkan bahwa skema padat karya ini dapat segera diterapkan pada tahapan pekerjaan teknis yang memungkinkan, seperti pada pemasangan bronjong.

Dalam konteks ketahanan pangan, pemulihan suplai air ke lahan pertanian menjadi prioritas utama menjelang musim tanam. Di kawasan ini terdapat lahan sawah sekitar 700 hektare bergantung pada irigasi teknis dari aliran sungai. Kementerian PU berkewajiban menyediakannya.

“Itu sudah menjadi kewajiban Kementerian PU untuk menyiapkan air irigasi. Saya tidak mau sawah yang masih produktif kekurangan air atau malah tidak ada air saat musim tanam,” ungkap Menteri Dody.

Saat ini air sungai telah dialirkan menggunakan pompa sementara guna memastikan pasokan masuk ke saluran irigasi serta memenuhi kebutuhan air bersih warga. “Air irigasi ini bukan hanya untuk sawah, tapi juga digunakan untuk masyarakat sebagai air bersih. Jadi, dua hal ini harus kita pastikan dengan cepat,” tambah Menteri Dody.

Saat ini, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V telah melakukan perbaikan alur sungai sepanjang 2.439 meter dan perkuatan tebing sepanjang 1.916 meter. Langkah ini diambil untuk melindungi Bendung Koto Tuo serta mengendalikan sedimen dan puing (debris) kayu. Desain penanganan juga dilengkapi dengan sand pocket dan groundsill untuk menjaga stabilitas dasar sungai.

Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo, menjelaskan bahwa seluruh penanganan tanggap darurat ini ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan. Naryo Widodo menyatakan bahwa BWS Sumatera V telah mengerahkan sejumlah alat berat berupa excavatordump truck, dan telah menyediakan material yang dibutuhkan di lapangan antara lain berupa geobag, bronjong, dan jumbo bag.

“Penanganan tanggap darurat ini diharapkan dapat segera memulihkan fungsi sungai, menjamin suplai air irigasi dan air bersih bagi masyarakat, serta mengurangi risiko banjir susulan di wilayah Sungai Air Dingin,” jelas Naryo.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES.
Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harga Sembako Naik di Awal Ramadhan, Komisi III DPRD Kota Bekasi Usul Operasi Pasar
DPRD Berharap Koperasi Merah Putih Bisa Tingkatkan Perekonomian Warga Kota Bekasi
Awali 2026, PTPP Peroleh Proyek Gedung Institusional Kejaksaan Agung
Bangun Sekolah Rakyat Tahap II di Aceh, Menteri PU Pastikan Konstruksi Cepat, Tepat, dan Berkualitas
Rayakan 100 Hari Pembelajaran, BINUS SCHOOL Surabaya Berikan Pengalaman Belajar Global di Jawa Timur
Tingkatkan Kualitas Layanan, Kunjungan Pasien di Klinik Mediska KAI Daop 9 Jember Tembus 21 Ribu Orang pada 2025
Tokocrypto Catat Pertumbuhan Signifikan, Perkokoh Stabilitas Bisnis
Maksimalkan ROI Acara Korporat, Lokasoka Hadirkan Solusi Seminar Kit Terintegrasi untuk Tren MICE 2026

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 14:07 WIB

Harga Sembako Naik di Awal Ramadhan, Komisi III DPRD Kota Bekasi Usul Operasi Pasar

Jumat, 27 Februari 2026 - 11:44 WIB

DPRD Berharap Koperasi Merah Putih Bisa Tingkatkan Perekonomian Warga Kota Bekasi

Rabu, 4 Februari 2026 - 15:47 WIB

Awali 2026, PTPP Peroleh Proyek Gedung Institusional Kejaksaan Agung

Rabu, 4 Februari 2026 - 15:41 WIB

Bangun Sekolah Rakyat Tahap II di Aceh, Menteri PU Pastikan Konstruksi Cepat, Tepat, dan Berkualitas

Rabu, 4 Februari 2026 - 15:39 WIB

Rayakan 100 Hari Pembelajaran, BINUS SCHOOL Surabaya Berikan Pengalaman Belajar Global di Jawa Timur

Berita Terbaru