Atasi Banjir, DPRD Dorong Pemkot Bekasi Komunikasi dengan Daerah Tetangga

Sabtu, 30 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KanalNasional.com | Pemkot Bekasi diminta untuk berkomunikasi dengan daerah tetangga dari mulai Bogor, Kabupaten Bekasi dan Jakarta terutama dalam penanggulangan banjir. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, Sabtu (30/8/2025).

Menurutnya, komunikasi dengan daerah tetangga harus dilakukan. Sebab tanpa keterlibatan daerah lain terutama yang bertetangga dengan Kota Bekasi, maka banjir mustahil di atasi.

Ia mencontohkan banjir di daerah Medan Satria akan terus terjadi. Selama Kabupaten Bekasi tidak mau menerima aliran air dari saluran Kali Bancong.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saluran air kita bagus di Kali Bancong, tapi begitu sampai hilir yang ada di Jakarta dan Kabupaten Bekasi mereka menolak. Jadi percuma kita gelontorkan anggaran untuk pembangunan drainase jika tidak bisa membuang ke hilir,” kata dia, Jumat (29/8/2025).

Terhadap persoalan tersebut, ia mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) gencar berkomunikasi dengan daerah tetangga. Sebab keberhasilan penanggulangan banjir akan bergantung pada keberhasilan OPD membangun komunikasi dengan daerah tetangga.

Ia berharap kerja tersebut segera dilakukan. Mengingat penanggulangan banjir menjadi kebutuhan mendesak warga Kota Bekasi.

“Anggaran penanggulangan banjir yang kita gelontorkan ini tidak sedikit. Jadi jangan sampai anggaran tersebut menjadi sia-sia,” ujarnya mengakhiri pembicaraan.(Advertorial)

Berita Terkait

Razia Pajak Gencar, Kendaraan Dinas Setda Tangsel Justru Menunggak, Pengamat: Krisis Keteladanan Pemerintah
Ironi! Randis Setda Tangsel Nunggak Pajak Hingga Juli 2026, Sedangkan Warga Diminta Tertib
Minimnya Serapan Rp100 Juta per RW di Kota Bekasi, Komisi I DPRD Bakal Panggil Stakeholder Terkait
Rehab Rp184,5 Juta Tanpa Plang: SDN 02 Jombang Transparansinya Ke Mana?
RPA Ilegal di Pabuaran Mengalirkan Limbah, DLH: Kecamatan Punya Kuasa Tutup
BPK Ungkap Dugaan Mark Up Rp472 Juta di Pengadaan Dump Pick Up DLH Tangsel, Harga Melonjak Jauh dari E-Katalog
9,45 Miliar untuk Apa? Renovasi Plaza Puspem Tangsel 2022 Dinilai Tak Masuk Akal
Pembangunan Gedung SMPN 14 Tangerang Selatan Rp20 Miliar Tuai Sorotan, Papan Proyek Tak Terpasang

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 06:56 WIB

Razia Pajak Gencar, Kendaraan Dinas Setda Tangsel Justru Menunggak, Pengamat: Krisis Keteladanan Pemerintah

Selasa, 7 Juli 2026 - 19:57 WIB

Ironi! Randis Setda Tangsel Nunggak Pajak Hingga Juli 2026, Sedangkan Warga Diminta Tertib

Kamis, 25 Juni 2026 - 19:58 WIB

Minimnya Serapan Rp100 Juta per RW di Kota Bekasi, Komisi I DPRD Bakal Panggil Stakeholder Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 18:56 WIB

Rehab Rp184,5 Juta Tanpa Plang: SDN 02 Jombang Transparansinya Ke Mana?

Selasa, 9 Juni 2026 - 08:15 WIB

RPA Ilegal di Pabuaran Mengalirkan Limbah, DLH: Kecamatan Punya Kuasa Tutup

Berita Terbaru

EKONOMI & BISNIS

Pasca Disegel, Segel Satpol PP di Bangunan Swash Padel Tidak Nampak

Kamis, 9 Jul 2026 - 14:33 WIB

EKONOMI & BISNIS

Lewat Reses, Evi Mafriningsianti Dorong Program Pemberdayaan UMKN

Kamis, 9 Jul 2026 - 08:44 WIB