Resmi Bea Balik Nama Dikurangi Serta Pajak Progresif Dihapus

Jumat, 17 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KanalNasional.com | Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat 2023 yang dihadiri Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Firman Shantyabudi yang digelar di Bandung, Jawa Barat. Beliau menyampaikan adanya pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta penghapusan pajak progresif akan meringankan masyarakat.

“Pengurangan beban dari BBNKB II bahkan penghapusan sampai ke pajak progresif. Ini adalah memudahkan masyarakat,” ucap Firman dikutip dalam YouTube NTMC Polri yang diunggah pada Selasa (14/3/2023).

Menurutnya, masyarakat tidak perlu lagi ragu untuk balik nama kendaraan bermotor. Apalagi dengan adanya penghapusan beban BBNKB dan pajak progresif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi masyarakat tidak perlu ragu-ragu, setiap pindah, balik nama, lapor. Toh nol biayanya,” kata Firman.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah sejak 2022 telah mengusulkan kebijakan penghapusan pajak progresif dan BBNKB II dengan harapan dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono sebelumnya menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta kepada Pemda untuk menghapus Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bekas (BBNKB II).

Menurut Rivan, hal ini merupakan salah satu wujud relaksasi dari tahapan implementasi Undang-Undang (UU) 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama Pasal 74 terkait penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak 2 tahun.

Rivan juga menyampaikan, kalau Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Jasa Raharja dan Kemendagri, telah mengkaji penghapusan Pajak Progresif dan BBNKB II.

Berharap dari kebijakan ini, masyarakat akan lebih tergugah untuk segera mengurus administrasi kendaraannya dan membayar pajak.

“Dengan demikian, otomatis juga ikut andil dalam perlindungan negara melalui Jasa Raharja, karena di situ ada Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),” kata Rivan dalam keterangan tertulisnya pada 23 Agustus 2022.

Menurutnya, banyak para pemilik kendaraan yang enggan melakukan balik nama atas kendaraan bekas yang dibelinya karena ada BBNKB II yang harus dibayarkan. Hal ini membuat Pemda juga menjadi kehilangan potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor.(ym)

Berita Terkait

Perwakilan RT dan RW se Kecamatan Ciputat Mendapat Sosialisasi SP4N-LAPOR! yang Diadakan Diskominfo Tangsel
Diskominfo Tangsel Sosialisasikan SP4N-LAPOR! di Kecamatan Pondok Aren, Sekcam: Permudah Warga Sampaikan Aduan
Sambut HUT ke-18, Pemkot Tangsel Gelar Rangkaian Kegiatan dan Fokus Kawal Porprov VII Banten
DLH Tangsel Perkuat Budaya Hidup Bersih Lewat Lomba GCH 2026
Kesbangpol Tangsel Tutup Mata, Banyak Randis Pemkot yang Mati Pajak
Diduga Proyek Siluman, Pekerjaan Turap 200 Juta Kali Salak Tidak Ada Papan Informasi
Lomba GCH 2026 Tangsel Dorong Kreativitas Warga Wujudkan Lingkungan Bersih dan Sehat
Karhutla Oktober 2026: Hutan Terbakar, Rakyat Yang Dirugikan. Siapa Yang Bertanggung Jawab?

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:11 WIB

Perwakilan RT dan RW se Kecamatan Ciputat Mendapat Sosialisasi SP4N-LAPOR! yang Diadakan Diskominfo Tangsel

Rabu, 18 November 2026 - 12:10 WIB

Diskominfo Tangsel Sosialisasikan SP4N-LAPOR! di Kecamatan Pondok Aren, Sekcam: Permudah Warga Sampaikan Aduan

Selasa, 17 November 2026 - 19:33 WIB

Sambut HUT ke-18, Pemkot Tangsel Gelar Rangkaian Kegiatan dan Fokus Kawal Porprov VII Banten

Rabu, 11 November 2026 - 17:42 WIB

Kesbangpol Tangsel Tutup Mata, Banyak Randis Pemkot yang Mati Pajak

Selasa, 10 November 2026 - 12:24 WIB

Diduga Proyek Siluman, Pekerjaan Turap 200 Juta Kali Salak Tidak Ada Papan Informasi

Berita Terbaru