Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK, Jadi Kepala Daerah Kedua dalam Sebulan

Jumat, 7 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KanalNasional.com | Ponorogo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Saat ini, giliran Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang diamankan dalam operasi senyap di wilayah Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut. “Benar, salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta. Ia menambahkan, tim KPK masih berada di lapangan untuk melakukan pemeriksaan intensif dan pengumpulan bukti awal.

KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Sugiri dan pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut. Meski demikian, Budi belum menjelaskan detail kasus maupun jumlah orang yang ikut dibekuk bersama sang bupati.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penangkapan Sugiri menambah daftar panjang kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2025. Ini merupakan operasi tangkap tangan ketujuh yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut tahun ini — hanya berselang empat hari setelah KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid atas dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.

Sepanjang 2025, KPK telah melakukan tujuh OTT besar, mulai dari kasus suap proyek infrastruktur hingga dugaan pemerasan di kementerian. Di antaranya menyasar pejabat di Dinas PUPR Ogan Komering Ulu (Maret), proyek jalan di Sumatera Utara (Juni), pembangunan RSUD Kolaka Timur (Agustus), hingga kasus suap pengelolaan kawasan hutan dan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Rangkaian OTT yang terus terjadi ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik korupsi di berbagai level pemerintahan masih marak. Publik kini menanti langkah tegas KPK dalam menuntaskan kasus Ponorogo dan memastikan transparansi penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. (*)

Berita Terkait

Habiskan Rp20 Miliar Buat Sewa, Pemkot Tangsel Lalai Bayar Pajak
Razia Pajak Gencar, Kendaraan Dinas Setda Tangsel Justru Menunggak, Pengamat: Krisis Keteladanan Pemerintah
Ironi! Randis Setda Tangsel Nunggak Pajak Hingga Juli 2026, Sedangkan Warga Diminta Tertib
Minimnya Serapan Rp100 Juta per RW di Kota Bekasi, Komisi I DPRD Bakal Panggil Stakeholder Terkait
Rehab Rp184,5 Juta Tanpa Plang: SDN 02 Jombang Transparansinya Ke Mana?
RPA Ilegal di Pabuaran Mengalirkan Limbah, DLH: Kecamatan Punya Kuasa Tutup
BPK Ungkap Dugaan Mark Up Rp472 Juta di Pengadaan Dump Pick Up DLH Tangsel, Harga Melonjak Jauh dari E-Katalog
9,45 Miliar untuk Apa? Renovasi Plaza Puspem Tangsel 2022 Dinilai Tak Masuk Akal

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 09:25 WIB

Habiskan Rp20 Miliar Buat Sewa, Pemkot Tangsel Lalai Bayar Pajak

Rabu, 8 Juli 2026 - 06:56 WIB

Razia Pajak Gencar, Kendaraan Dinas Setda Tangsel Justru Menunggak, Pengamat: Krisis Keteladanan Pemerintah

Kamis, 25 Juni 2026 - 19:58 WIB

Minimnya Serapan Rp100 Juta per RW di Kota Bekasi, Komisi I DPRD Bakal Panggil Stakeholder Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 18:56 WIB

Rehab Rp184,5 Juta Tanpa Plang: SDN 02 Jombang Transparansinya Ke Mana?

Selasa, 9 Juni 2026 - 08:15 WIB

RPA Ilegal di Pabuaran Mengalirkan Limbah, DLH: Kecamatan Punya Kuasa Tutup

Berita Terbaru

EKONOMI & BISNIS

Pasca Disegel, Segel Satpol PP di Bangunan Swash Padel Tidak Nampak

Kamis, 9 Jul 2026 - 14:33 WIB

EKONOMI & BISNIS

Lewat Reses, Evi Mafriningsianti Dorong Program Pemberdayaan UMKN

Kamis, 9 Jul 2026 - 08:44 WIB