Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK, Jadi Kepala Daerah Kedua dalam Sebulan

Jumat, 7 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KanalNasional.com | Ponorogo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Saat ini, giliran Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang diamankan dalam operasi senyap di wilayah Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut. “Benar, salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta. Ia menambahkan, tim KPK masih berada di lapangan untuk melakukan pemeriksaan intensif dan pengumpulan bukti awal.

KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Sugiri dan pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut. Meski demikian, Budi belum menjelaskan detail kasus maupun jumlah orang yang ikut dibekuk bersama sang bupati.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penangkapan Sugiri menambah daftar panjang kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2025. Ini merupakan operasi tangkap tangan ketujuh yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut tahun ini — hanya berselang empat hari setelah KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid atas dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.

Sepanjang 2025, KPK telah melakukan tujuh OTT besar, mulai dari kasus suap proyek infrastruktur hingga dugaan pemerasan di kementerian. Di antaranya menyasar pejabat di Dinas PUPR Ogan Komering Ulu (Maret), proyek jalan di Sumatera Utara (Juni), pembangunan RSUD Kolaka Timur (Agustus), hingga kasus suap pengelolaan kawasan hutan dan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Rangkaian OTT yang terus terjadi ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik korupsi di berbagai level pemerintahan masih marak. Publik kini menanti langkah tegas KPK dalam menuntaskan kasus Ponorogo dan memastikan transparansi penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Bang Anim Dorong Pendirian SMP Negeri di Jatiraden
DPRD Minta Pemkot Bekasi Permudah Usulan Dana Hibah Keagamaan
DPRD Kota Bekasi Terima Banyak Aduan Warga Soal Penonaktifan BPJS PBI
DPRD Dorong Transparansi Proyek Wisata Air Kalimalang
Komisi IX DPR Sebut Makan Bergizi Gratis Buka Lapangan Pekerjaan untuk Masyarakat Sekitar
DPRD Kota Bekasi Dorong Penguatan Koperasi untuk Memajukan UMKM Lokal
DPRD Kota Bekasi Soroti Kendala Teknis Administratif Pembangunan Tanggul Perumahan PML
DPRD Bekasi Desak Percepatan Pembebasan Lahan PSN PLTSa Sumurbatu

Berita Terkait

Rabu, 4 Maret 2026 - 15:59 WIB

Bang Anim Dorong Pendirian SMP Negeri di Jatiraden

Rabu, 4 Maret 2026 - 15:56 WIB

DPRD Minta Pemkot Bekasi Permudah Usulan Dana Hibah Keagamaan

Rabu, 4 Maret 2026 - 15:12 WIB

DPRD Kota Bekasi Terima Banyak Aduan Warga Soal Penonaktifan BPJS PBI

Rabu, 4 Maret 2026 - 15:02 WIB

DPRD Dorong Transparansi Proyek Wisata Air Kalimalang

Selasa, 3 Maret 2026 - 14:56 WIB

DPRD Kota Bekasi Dorong Penguatan Koperasi untuk Memajukan UMKM Lokal

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

Bang Anim Dorong Pendirian SMP Negeri di Jatiraden

Rabu, 4 Mar 2026 - 15:59 WIB

PEMERINTAHAN

DPRD Minta Pemkot Bekasi Permudah Usulan Dana Hibah Keagamaan

Rabu, 4 Mar 2026 - 15:56 WIB

Tak Berkategori

DPRD Kota Bekasi Terima Banyak Keluhan Warga Soal Layanan Persampahan

Rabu, 4 Mar 2026 - 15:04 WIB

PEMERINTAHAN

DPRD Dorong Transparansi Proyek Wisata Air Kalimalang

Rabu, 4 Mar 2026 - 15:02 WIB