BEKASI, 27 Januari 2026 – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (24/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dody menekankan pentingnya percepatan penanganan banjir melalui pendekatan teknis yang menyeluruh serta sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Kunjungan ini merupakan respons cepat Kementerian PU terhadap genangan air yang masih merendam wilayah tersebut dengan ketinggian bervariasi antara 40 cm hingga 1,5 meter.
Desain Teknis dan Sinergi Lintas Sektor
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Dody menegaskan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Bekasi tidak dapat dilakukan secara parsial atau instan. Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) telah menyusun desain teknis penanganan yang akan menjadi acuan kerja jangka panjang.
“Penanganan banjir di Bekasi ini membutuhkan penyelesaian persoalan lahan serta sinergi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Menteri Dody di sela-sela peninjauan.
Ia menambahkan, desain teknis yang telah disiapkan Ditjen SDA perlu segera dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, mengingat terdapat beberapa titik krusial yang memerlukan pembebasan lahan.
“Jika hingga Mei–Juni terdapat perkembangan signifikan, termasuk penambahan akses dan kesiapan daerah, maka kami akan mematangkan langkah lanjutan untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” terangnya.
Revitalisasi Menyeluruh Sungai CBL
Terkait kondisi Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), Menteri PU menyoroti bahwa pelebaran sungai saja tidak cukup untuk mengatasi masalah banjir tahunan. Diperlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup pengelolaan aliran dari hulu ke hilir, pengendalian sedimentasi, pengamanan bantaran sungai, serta integrasi dengan sistem drainase kawasan.
“Kementerian PU tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan banjir Bekasi. Diperlukan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, baik Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tandas Menteri Dody.
Gerak Cepat Tanggap Darurat: Pengerahan Pompa Mobile
Sebagai bentuk kerja nyata dalam penanganan darurat, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS CC) telah bergerak cepat mengatasi banjir di wilayah Jabodetabek. Sejak 22 Januari 2026, sejumlah unit pompa mobile telah dikerahkan untuk mempercepat surutnya genangan di berbagai titik vital.
Sebaran lokasi operasional pompa mobile tersebut meliputi:
· Wilayah Bekasi: Mustika Wanasari Cibitung (1 unit), Pondok Timur Mas (1 unit), Perum Jatibening Permai (2 unit), Perumahan IKIP (1 unit).
· Wilayah Jakarta & Tangerang: Jalan DI Panjaitan Cawang (1 unit), Cililitan (1 unit), Hutan Kemayoran (1 unit), Maharta (2 unit), Pinang Griya (1 unit), Pintu Air Mookervart (1 unit), Jalan Daan Mogot KM 13 (1 unit), dan Kembangan Utara (1 unit).
Langkah taktis ini diharapkan dapat meminimalisir dampak banjir bagi masyarakat sembari menunggu realisasi solusi teknis permanen yang sedang dimatangkan oleh Kementerian PU bersama pemerintah daerah.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
